Halloween Costume ideas 2015
Postingan Terkini

SUARA.NABIRE l Acara Serah Terima Jabatan Bupati Nabire dari Pejabat Lama kepada Pelaksana Tugas Harian (PLH) Bupati Nabire, yang dilanjutkan dengan Pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Periode Tahun 2016 - 2021, digelar pada hari Rabu (17/02/2021), Pukul 11.00 WIT, bertempat di lapangan Apel Kantor Bupati Kabupaten Nabire

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Kabupaten Nabire, Isaias Douw, S.Sos, MAP.,Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Amirullah Hasyim, S.IP, MM., beserta Sekda Kabupaten Nabire, Daniel Maipon, S.STP.

Turut hadir pula Kapolres Nabire: AKBP Kariawan Barus, S.H.,S.I.K.,M.H., Danyon Brimob Den C Nabire: KOMPOL Jhoni Samonsabra, S.H, M.H., Dandim 1705 Nabire yang diwakili oleh Kasdim 1705/Nabire: Mayor INF Prihatin, Danyonif RK 753 AVT yang diwakili Danki Ban Yonif RK 753 AVT Nabire: Kapten INF Ridho, Dandenzipur 12/OHH Nabire, Kapten Czi Coko Sasongko, beserta Para Forkopimda lainnya di Kabupaten Nabire.

Isaias Douw, S.Sos, MAP., dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai perundang - undangan, dirinya dan Wabup Amirullah Hasyim akan turun dari jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nabire.

"Semenjak saya menjabat dari tahun 2010 sampai saat ini, kestabilan keamanan Kabupaten Nabire tetap terjaga. Untuk pandemi Covid - 19 di Kabupaten Nabire semakin meningkat dan wilayah Kabupaten Nabire masuk kategori zona merah, sehingga pemimpin ke depan dapat memperhatikan itu," tutur Douw

Douw juga berharap kepada rekan OPD dan ASN untuk tetap menjalankan tugas dengan baik, sehingga roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Nabire dapat berjalan sesuai struktur yang berlaku hingga menunggu Bupati definitif terpilih.

"Masa kepemimpinan saya selama 10 tahun dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Nabire sehingga Kabupaten Nabire dapat menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah," bebernya

Akhir kata, lanjut Douw, saya mau mengucapkan terimakasih kepada seluruh Forkopimda Kabupaten Nabire yang telah menemani kami selama lima tahun.

"Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada bapak Sekda Kabupaten Nabire sebagai pelasana harian Bupati Kabupaten Nabire," demikian ungkap Douw menutup sambutannya.

Pantauan awak media, pembacaan surat Gubernur Papua, Nomor: T-131/1871/SET tentang penugasan Pelaksanaan Harian (PLH) Kabupaten Nabire kepada Sekda Kabupaten Nabire, dibacakan pada Pukul 11.33 WIT, dan dilanjutkan dengan Penyerahan memori serah terima jabatan Bupati Kabupaten Nabire dari Isaias Douw, S.Sos, MAP., kepada Sekda Nabire Daniel Maipon, S.STP.

Dalam sambutannya, Daniel Maipon, S.STP, mengatakan bahwa jabatan yang diembankan kepadanya hanya bersifat sementara sampai ada waktu pecabutan. "Saya dan seluruh ASN mengucapkan terimakasih atas kepemimpinan selama ini," ujarnya.

"Kami juga meminta maaf apabila kami dan para ASN selama masa kepemimpinan bapak bupati dan wakil bupati terdapat beberapa kesalahan yang kami lakukan," ungkap Maipon dalam sambutannya.

Adapun Serah Terima Jabatan Bupati Nabire kepada Pelaksana Tugas Harian Bupati Nabire serta Pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Periode Tahun 2016 - 2021 dilaksanakan juga merujuk pada Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire Nomor: 170/56/II/2021/ Setwan tanggal 08 Februari 2021 Tentang Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 2016 s/d 2021

Penunjukan Sekda Kabupaten Nabire sebagai pelaksana harian Bupati Nabire dilaksanakan hingga menunggu Surat Keputusan Gubernur Papua terhadap pejabat yang nantinya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati Nabire (Caretaker)

Sekedar informasi, bahwa sesuai bidang tugasnya, baik Plh Bupati Nabire yang saat ini dijabat oleh Sekda Nabire maupun nantinya apabila ada SK Gubernur Papua tentang penunjukan Plt Bupati Nabire, Plh dan Plt Bupati tidak berwenang mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada status hukum aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran daerah. (Red)

SUARA.NABIRE l Ada satu kutipan menarik dari sebuah syair lagu yang pernah didendangkan oleh bung Doddie Latuharhary, yang mengatakan: "Tanah Papua, tanah yang kaya, Surga kecil jatuh ke bumi".... Dilanjutkan lagi dengan kalimat: "tanah Papua.. adalah harta harapan...," dan bla, bla, bla.

Secara aksiomatis, harus diakui bahwa kutipan syair diatas memang mewakili indahnya alam dan pesona di tanah Papua. Namun rasanya tidak benar, jika merdunya syair lagu itu diletakkan pada alam realitas yang sesungguhnya, karena petikan syair lagu itu hanya menjadi bagian cerita MOB dalam kisah sang Abunawas.

Sebelum saya memulai lebih jauh goresan ini, perkenankanlah saya mengungkapkan rasa cinta dan sayang saya terhadap tanah Papua.

Ya, saya memang bukan Orang Asli Papua (non-OAP). Tapi saya dibesarkan di tanah Papua. Bahkan orang tua saya sudah mengabdikan dirinya untuk mendidik masyarakat di pedalaman Papua sejak akhir Tahun 60 an. Dan jujur, saya cinta tanah Papua.

Di tanah inilah saya mengenal tentang Kehidupan. Tentang kebaikan, dan tentang keluhuran hidup. Itu sebabnya sebagai rasa cinta saya terhadap tanah Papua, saya ingin mengungkapkannya melalui tulisan ini.

Mari kita mulai...

Bahwa secara teoritis, boleh dibilang pemerintah Indonesia memang sudah melakukan perubahan di tanah Papua sejak zaman Orde Baru hingga saat ini. Namun secara praksis, sungguh perubahan-perubahan yang dimaksud itu justru melahirkan hal-hal muskil yang tak kunjung berakhir.

Dalam bidang politik misalnya, bukan hal baru lagi jika sampai detik ini, sebagian masyarakat asli Papua masih mempertanyakan legitimasi kekuasaan Indonesia atasnya. Bahkan terkesan pemerintah menghindari perdebatan tentang status dan sejarah politik Papua. Akhirnya muncullah tuntutan masyarakat Papua untuk meminta secercah keadilan melalui apa yang disebut dengan "referendum".

Permasalahan lainnya adalah soal sumber daya alam, dimana sumber daya alam Papua kerapkali digerogoti terutama perusahaan bisnis dari luar Papua, yang sebenarnya justru tidak memberi sumbangan nyata bagi perkembangan Papua secara utuh dan menyeluruh.

Seharusnya, kerja sama yang adil dan sistematik antara pemerintah Indonesia, masyarakat Papua, dan komunitas Internasional, sekiranya bisa menyelesaikan konflik multidimensional yang terjadi selama ini di Papua.

Persoalan pembangunan juga masih menyisahkan rekam jejak yang sangat bias, karena sepertinya pemerintah pusat masih parsial dalam menyelesaikan persoalan melalui percepatan pembangunan di bumi Cenderawasih, Papua.

Ya, semua persoalan di Papua sebenarnya harus disentuh secara simultan mengingat persoalan satu dengan persoalan lainnya memiliki keterkaitan. Pendekatan pembangunan misalnya, hal ini memang penting bagi orang Papua, tetapi ada persoalan lainnya yang tidak bisa diselesaikan hanya menggunakan pendekatan ini.

Contoh sederhana adalah persoalan HAM. Persoalan ini tidak bisa dipandang hanya sekedar persoalan 'kekerasan' saja. Tetapi jauh daripada itu, bahwa persoalan ini berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat Papua, seperti: infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Munculnya diskriminasi dan marjinalisasi misalnya, hal ini tidak bisa dikaitkan hanya sebatas aspek ekonomi semata, tetapi harus pula bersinggungan dengan aspek sosial, budaya, dan politik.

Pendekatan Militersitik Menihilkan Kemanusiaan 
Sejak pemerintahan Presiden Soeharto, pendekatan militeristik seharusnya menjadi catatan penting mengingat kerap terjadi diskriminasi dan pelanggaran HAM di tanah Papua. Sehingga hampir sebagain besar orang Papua masih menyimpan trauma dan memori buruk atas pendekatan militer yang terjadi hingga saat ini.

Pendekatan militeristik sebenarnya akan menciptakan ketakutan, teror, konflik, bahkan pertumpahan darah di berbagai tempat. Dan ini sungguh bertentangan dengan nurani Orang Asli Papua (OAP) yang sungguh merindukan kemurnian identitas mereka yang jauh dari kekerasan dan genjatan senjata. 

Dan bukan tidak mungkin, dengan Pendekatan militeristik ini, orang asli Papua semakin hidup dalam delusi berkepanjanjangan. Sehingga mereka hanya ingin hidup dan bergaul dengan orang-orang yang satu identitas. 

Akhirnya, sikap tertutup ini merusak keutuhan bangsa Indonesia. Sikap ini pula yang akhirnya melukai kehidupan bersama, dan mengundang pertikaian tanpa jedah di bumi Papua tercinta. Akibatnya, timbullah pemberontakan sepihak dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang terus merongrong keutuhan berbangsa dan bernegara. 

Seharusnya persoalan TPNPB tidak bisa diselesaikan dengan intervensi-intervensi Pemerintah melalui pendekatan militer. Persoalan ini setidaknya bisa diselesaikan melalui kewenangan dengan memanfaatkan kearifan lokal. 

Artinya, pendekatan kultural dan kemanusiaan harus diutamakan demi menangani gerakan pemberontakan di Papua, tanpa menghilangkan pendekatan aspek lain, sehingga tidak bersinggungan dengan kekerasan dan menihilkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Sebagaimana kisah dalam novel terkenal yang pertama kalinya mencetuskan terminologi 'nihilisme', yakni dalam karya Ivan Turgenev, berjudul: Fathers and Souns (1862). Dalam novel ini dikisahkan sikap salah seorang tokoh yang menegasi tradisi atau kepercayaan secara total sebagai 'nihilisme'. Dan sikap ini bukanlah suatu sikap acuh tak acuh, tetapi lebih kepada sikap penolakan, peniadaan, dan penghancuran---seperti yang tampak pada pemberontakan TPNPB di bumi Papua.

Seharusnya benar, seperti apa yang dikemukakan oleh John Stuart Mill (1860-1873) dalam karyanya yang sangat terkenal, "On Liberty". Disitu Mill menulis bahwa "Segala yang menjadikan eksistensi, menjadi berharga bagi setiap orang yang bergantung pada penegakkan pengendalian tindakan-tindakan orang lain" (John Stuart Mill, On Liberty, 130).

Mill sebenarnya ingin menyatakan disini bahwa apabila kebebasan rakyat ditekan secara penuh, maka sebagian besar diantara mereka akan memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan itu untuk mengesploitasi orang lain.

Sekali lagi, pemerintah harus arif melihat persoalan ini. Pemerintah harus kembali mengedepankan kemanusiaan melalui kearifan lokal. Sebab sesungguhnya permasalahan yang terjadi di Papua bukan hanya berhenti pada soal bagaimana menghentikan hal-hal yang tidak kita inginkan saja, tetapi harus menghasilkan hal-hal baru yang kita inginkan bersama. 

Inilah urgensi dalam menyelesaikan konflik yang terus bergulir di tanah Papua.

Perubahan yang Tidak Berubah
Sampai detik ini, "perubahan" adalah hal terindah yang sangat didambakan oleh semua kalangan yang hidup di tanah Papua. Namun bersamaan dengan harapan akan perubahan itu, beragam ancaman terhadap perubahan justru semakin bergulir hingga menuntut masyarakat untuk segera beradaptasi dengannya. Jika tidak, ancaman tergilas oleh perubahan itu semakin kuat dan terbuka.

Perubahan di semua lini kehidupan memang menjadi kata kunci yang sakti bagi masyarakat Papua. Apalagi di saat era inovasi disrupsi yang terjadi saat ini. Tentu membuat perubahan menjadi formula baru, khususnya bagi upaya masyarakat Papua untuk terus mempertahankan diri.

Namun sesungguhnya, berubah dan perubahan bisa mengarah pada kondisi negatif maupun positif. Perubahan sejatinya adalah self defence mechanism alamiah dari kemampuan beradaptasi manusia. Artinya, perubahan menuntut masyarakat Papua menciptakan era baru yang sangat berbeda dari sebelumnya.

Bagaimana sebenarnya perubahan itu bisa terjadi dan sejauh mana akan berdampak pada kehidupan masyarakat Papua?

Saya teringat salah satu petikan pidato terakhir CEO Nokia, Jorma Ollila, yang pernah mengatakan: "kita tidak melakukan suatu kesalahan, tetapi entah mengapa kami kalah". Jika narasi ini dikaitkan dengan perubahan, sungguh kalimat ini mengingatkan bahwa perubahan kerapkali luput dalam penglihatan, namun dampaknya fatal dirasakan.

Ya, sudah begitu banyak teriakan dan slogan-slogan perubahan di tanah Papua yang masih terus dikumandangkan hingga detik ini. Bahkan dalam derajad tertentu, kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah juga sudah dikeluarkan demi menghadirkan perubahan di bumi Papua. Namun justru bersamaan dengan harapan akan perubahan itu, keamanan dan kenyamanan hidup pun semakin mencekam.

Lalu, kapan perubahan akan terjadi di tanah Papua? Tentu kita tidak dapat memproyeksikan hal tersebut dengan presisi, tetapi kondisi dan situasi atas perubahan dapat dirasakan. Lantas, bagaimana sebuah perubahan dapat dirasakan? Secara nyata, bentuk fisik perubahan mungkin bisa jadi tidak nampak, tetapi lingkungan dan ekosistem bisa berubah setiap saat.

Itu sebabnya pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memutus rantai yang sampai saat ini terus memicu lahirnya persoalan baru, seperti: ketidakadilan, pelanggaran HAM, politik dan ekonomi. Berbagai pelanggaran HAM setidaknya harus kembali diselidiki. Korban dan keluarga korban perlu mendapatkan kompensasi dan keadilan selayak-layaknya. Bahkan pelaku perlu ditemukan dan dihukum sesuai aturan maupun rasa keadilan masyarakat Papua.

Pemerintah maupun perusahaan yang ada di Papua mungkin sulit untuk bersikap adil dalam hal ini. Maka dari itu, kerja sama dengan berbagai lembaga internasional kiranya juga diperlukan. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sulit diungkapkan selama ini, setidaknya bisa melibatkan komunitas internasional dalam memainkan peranan agar membantu menguraikan konflik dan mencari jalan keluar, yakni "damai". 

Itu semua tentu tak berguna tanpa kehendak baik, sekaligus kebijakan yang jernih dari pemerintah pusat. Tanpa upaya ini, maka Papua akan terus bergejolak.

Pendekatan militer harus pula dibatasi. Sebab dalam banyak kasus, pendekatan militer justru memperburuk keadaan. Masyarakat menjadi agresif dan reaksioner ketika dihadapkan dengan pendekatan militer ini. Dan dalam segala persoalan, dialog adalah jalan terbaik untuk memecahkan masalah. Jalur hukum bisa ditempuh jika jalan dialog mengalami kebuntuan.

Dalam hal lainnya, pemerintah dan perusahaan yang beroperasi selama ini di tanah Papua, sebaiknya tidak memberikan janji-janji muluk pada masyarakat Papua. Untuk mencapai kesepakatan dengan masyarakat lokal, seringkali pemerintah maupun pebisnis membuat beragam janji. Ketika akhirnya sulit terpenuhi, maka timbul kecewa dalam diri masyarakat. Dan perlu dipahami bahwa dalam jangka panjang, kekecewaan ini bisa menjadi dendam yang merupakan tempat subur untuk munculnya konflik.

Sekali lagi, jantung persoalan politik dan sumber daya yang mengemuka selama ini di Papua adalah menyangkut persoalan keadilan! Di tanah yang kaya ini, begitu banyak orang Papua hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Sementara non OAP semakin menggeliat tak beraturan hingga mencapai kondisi kemakmuran diluar batas-batas akal sehat.

Allah Ninarum, wa..waa
Wassalam..Hormat di bri
Oleh: Abdy Bushan

Mulia, SUARA.NABIRE l Demi meningkatkan kualitas serta pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupate Puncak Jaya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Puncak Jaya menggelar Ujian Dinas TK. I dan TK. II, di Aula SMP Negeri 1 Mulia, pada Rabu (17/02/21).

Pantauan awak media, sebanyak 20 ASN mengikuti ujian dinas yang meliputi Ujian Dinas Tingkat I sebanyak 9 orang, dan Ujian Dinas Tingkat II sebanyak 11 orang.

Adapun Ujian Dinas tersebut dilaksanakan secara tatap muka, dimana BKPPD Kabupaten Puncak Jaya bekerjasama dengan BKD Provinsi Papua untuk mempersiapkan soal ujian bagi para peserta serta pemantauan peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) untuk dilampirkan saat pemberkasan kenaikan pangkatnya.

Diketahui pula bahwa Ujian dinas ini bertujuan selain untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap ASN yang akan naik pangkat atau golongan yang lebih tinggi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga merupakan prasyarat ASN untuk naik pangkat atau golongan yang lebih tinggi.

Kepala BKPPD Puncak Jaya, Christomus Baraguna, SE, M.Si., dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Ujian yang dilaksanakan untuk tingkat 1 dan tingkat 2. Dimana ujian dinas tingkat 1 merupakan ujian dinas yang dilakukan untuk pegawai yang sudah golongan ruang II/d dan mereka akan mempersiapkan syarat-syarat untuk naik pangkat ke ruang penata muda III/a

"Karena tanpa ujian dinas, mereka yang sudah berpangkat II/d tidak akan naik ke III/a, sehingga dilakukan ujian tingkat I. Kalau mereka lulus mereka memperoleh sertifikat dan pada saat pengusulan kenaikan pangkat mereka akan melampirkan sertifikat ujian dinas tingkat I,” demikian tutur Chris.

Demikian juga pada pelaksanaan ujian dinas tingkat 2, menurut Chris, bahwa yang sudah berpangkat Penata Tingkat 1 golongan ruang III/d untuk mempersiapkan diri mereka akan naik pangkat ke pembina IV/a

Chris berharap agar 20 peserta yang mengikuti ujian dinas semuanya dapat dinyatakan lulus sehingga tidak menghambat mereka naik pangkat kejenjang yang lebih tinggi. (Red - Humas PJ)

SUARA.NABIRE l Sidang kedua kasus pembunuhan di kampung Morgo Kota Lama, Nabire, dengan tersangka Romika Tawaru, kembali digelar dengan agenda pemeriksaan Ahli, pada Selasa (16/02/21), Pukul 13.30 WIT. 

Persidangan kembali berlangsung pada salah satu ruangan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Nabire. Saksi ahli dalam perkara tersebut adalah dr. Sinaga, yang ketika sidang berlangsung tidak sempat hadir, sehingga keterangan ahli langsung dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam keterangan ahli, dijelaskan bahwa korban atas nama Rekamber Sroyer tiba di RSUD sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dan terdapat 7 buah luka robek sekaligus di sekujur tubuhnya, diantaranya: 2 buah luka robek pada dahi, 1 luka robek pada mata kanan, 2 luka robek di bahu kanan, dan 1 buah luka robek pada lengan kanan, serta 1 luka robek di dada. 

Menurut pengamatan dan pemeriksaan terhadap korban, ahli mengatakan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan yang menggunakan benda tajam yang panjang, seperti obeng.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Dalam pengakuannya di depan Majelis Hakim, terdakwa Romi mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf  kepada seluruh keluarga korban atas tindakannya menghabisi nyawa korban.

Usai persidangan, Marion Mambraku (46 Tahun) yang adalah ibu kandung korban, kepada awak media ini mengatakan bahwa keterangan terdakwa saat persidangan bertolak belakang dengan ungkapan permohonan maaf yang diucapkan.

"Romi mengaku dan meminta maaf, tapi lain di bibir dan lain di hati. Kenapa saya bilang begitu? Dia minta maaf tapi keterangannya di depan Hakim dia ingin membenarkan perbuatannya," ujar Marion dengan nada penuh kekecewaan. 

Ditegaskan Marion, bahwa menurut pelaku Romi, sehabis menikam anaknya ia merasa bersalah dan langsung menyerahkan diri ke pihak berwajib. Padahal kenyataannya menurut Marion, pada saat beberapa keluarganya ke TKP mau menolong korban, justru Romi dan keluarganya melarang.

Marion Mambraku (kanan) dengan kakaknya (tengah) dan anaknya yang bungsu (kiri)

"Ingat, anak saya meninggal itu karena kehabisan darah. Kenapa kehabisan darah? Karena tidak segera dilarikan ke Rumah Sakit. Dan kenapa tidak dilarikan ke Rumah Sakit? Ya karena dilarang oleh pelaku dan beberapa keluarganya di TKP. Kenapa tra hadirkan itu keluarga pelaku yang halangi pada saat itu?, kata Marion

Dikatakan pula oleh Marion bahwa banyak fakta-fakta yang tidak dikembangkan dalam kasus pembunuhan anaknya. Semua agenda pemeriksaan seakan dipercepat, dan hanya mengikuti laporan dari kepolisian saja tanpa dikembangkan lagi.

"Saya heran, kasus ini seperti kasus pencurian ka? Padahal ini kan pembunuhan yang harus didalami. Tapi sepertinya dipercepat tanpa dikembangkan lagi? Minggu kemarin kan baru sidang pertama yaitu pemeriksaan saksi, tiba-tiba hari ini loncat ke keterangan ahli dan minggu depan langsung tuntutan? Ada apa ini? Anak saya ini di bunuh dengan kejam, kenapa tidak perdalam pemeriksaannya?," ungkap Marion dengan meneteskan air matanya.

Dengan sedih Marion juga mengatakan keganjilannya soal sidang pertama, dimana dirinya dipanggil sebagai saksi, yang menurutnya hal tersebut adalah sebuah kesalahan. 

"Saya ini seharusnya bukan saksi. Saya tidak ada waktu buah hatiku dibunuh dengan kejam oleh Romi. Saya ini ibu kandung dari korban. Kenapa saya harus dijadikan saksi mulai dari kepolisian hingga saat dilimpahkan ke pengadilan? Padahal saksi-saksi kunci saat kejadian kan ada. Kenapa bukan mereka yang dihadirkan?," ucap Marion sembari mengusap airmatanya yang terus mengalir.

Bahkan sampai sidang kedua, tutur Marion, pihak Polres Nabire tidak menepati janjinya untuk menfasilitasi pertemuan antara keluarga pelaku dan keluarga korban. "Polres Nabire kan pernah janji ke kami mau memfasilitasi pertemuan, tapi sampai saat ini tidak terjadi? Ada apa ka?," demikian tutup Marion (Red).

SUARA.NABIRE l Dalam rangka merenovasi Asrama Damal, sebuah asrama pelajar suku Damal yang berlokasi di jalan Ujung Pandang, Karang Mulia, Nabire, panitia pembangunan melakukan penggalangan dana dengan pemutaran film yang diramaikan oleh artis lokal Pace Black Family, dengan lokasi panggung tepat di halaman asrama Damal.

Acara berlangsung pada Selasa (16/02/21), mulai Pukul 19.00 WIT hingga selesai. Adapun kepanitiaan dalam penggalangan dana terdiri dari beberapa komunitas terkenal di kota Nabire, diantaranya: Kopena, Apap, Amoye, Yayasan Shiloam dan Sandiwara Kopi.

Pantauan awak media, acara dimulai dengan Pembukaan dan Doa, yang dilanjutkan dengan Karaoke donasi serta Sambutan Ketua Asrama, Emon Kiwak. Disambung dengan Perform Raper Nabire, Pace Black Family dan Pemutaran Film "Jungle Child", serta Penutup.

Ditemui disela-sela kegiatan, Wakil Ketua Komunitas Peduli Nabire (Kopena), Gerson Laleb, S.Pd., mengatakan bahwa acara tersebut sebagai bentuk upaya mencari dukungan dana untuk merenovasi Asrama Putra Suku Damal di Nabire yang kondisinya mulai rusak.

"Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian bagi ade-ade yang tinggal di asrama Damal. Mereka butuh uluran tangan kitorang semua. Kasihan, hujan deras beberapa waktu lalu membuat kebanjiran dalam asrama dan mereka akhirnya tidak bisa belajar, apalagi tidur nyenyak,“ demikian ungkap Laleb

Diharapkan Laleb, bahwa dengan beberapa giat aksi yang sudah dilakukan, seperti donasi di lampu merah, kedai kopi, dan nonton bersama dengan tiket masuk, semuanya itu bisa bermanfaat bagi penghuni asrama dalam tahapan rehab yang akan dilaksanakan dalam waktu di depan.

"Saya sangat dukung giat kemanusiaan ini dan tidak lupa juga berterimakasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aksi donasi ini," bebernya

Ke depannya, imbuh Laleb, sekiranya kegiatan tersebut bisa menjadi pilot project bagi asrama-asrama lainnya dan pastinya juga menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah. "Tuhan Yesus Memberkati," ujarnya.

Adapun Asrama Damal ini sudah berdiri sejak Tahun 60 an, yang merupakan tempat tinggal para pelajar yang berasal dari Ilaga, Kabupaten Puncak. Dan saat ini di huni oleh 30 orang pelajar. (Red).

GALERI FOTO:









SUARA.NABIRE l Dalam rangka memicu dan memunculkan kembali gairah serta spirit dunia Sepak Bola di Kabupaten Nabire yang sudah sekian lama redup, beberapa pegiat dan mantan pemain Persinab di Nabire menggelar kompetisi Sepak Bola tanpa penonton, yang berlangsung pada Senin (16/02/21) di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire.

Adapun kompetisi tersebut bersifat ujicoba dan diikuti oleh 10 tim sepak bola lokal dengan menggunakan dana sukarela dari beberapa mantan pemain Persinab dan pegiat, serta insan pencinta Sepak Bola Nabire yang merasa peduli dengan perkembangan olahraga Sepak Bola di Kabupaten Nabire

Yahya Sosomar, salah satu mantan bintang sepak bola Nabire, ketika ditemui awak media ini di lapangan, mengatakan bahwa kompetisi yang bersifat ujicoba itu terselenggara atas kepedulian para pegiat sepakbola terhadap kondisi yang dialami dunia sepak bola di Kabupaten Nabire yang mulai redup.

"Ya, kompetisi sepak bola tanpa penonton ini sifatnya ujicoba berhubung masih masa pandemi corona. Dan kami gelar dengan sumber dananya dari teman-teman pencinta sepakbola Nabire," demikian ungkap Yahya Sosomar, yang akrab disapa "Yaso". 

Dikatakannya, bahwa selama ini Pemerintah Daerah seakan tidak pernah peduli dengan dunia sepak bola, bahkan kompetisi-kompetisi lokal dalam mencari bibit pemain baru sama sekali tidak pernah dilakukan.

"Selama ini Pemda Nabire seperti tidak peduli dengan sepak bola di daerah ini. Jangan bicara karena corona. Bahkan jauh sebelum pandemi ini ada, Pemda tidak pernah menggelar kompetisi lokal dalam mencari bibit pemain," ungkap Yaso

Karena itu, sambung Yaso, dengan kompetisi uji coba yang sudah digelar itu, diharapkan ke depannya bisa bermunculan para pemain-pemain muda berbakat yang kelak akan mengharumkan nama Kabupaten Nabire di kancah Daerah, Nasional dan Internasional.

"Dan satu lagi, semoga dengan kompetisi uji coba yang kami gelar ini, Pemerintah Daerah bisa tergerak hatinya untuk memperhatikan olah raga sepak bola di daerah ini. Sebab saya sangat yakin bahwa Nabire ini gudangnya pemain sepak bola," demikian tutup Yahya Sosomar. (Red) 

GALERI FOTO:





MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget