Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Nabire Pilihan"

SUARA.NABIRE - Meskipun suasana jelang pleno di tingkat kabupaten Nabire semakin memanas, sejumlah aparat Kepolisian tetap enjoy dan bersemangat mengamankan situasi dengan berjoget bersama para masa pendukung dari salah satu Paslon Bupati dan wakil Bupati Nabire.

Berdasarkan pantauan awak media ini di lapangan, tepatnya di depan kantor Bawaslu Nabire, terlihat sejumlah aparat Kepolisian yang berjaga-jaga turun ke jalan untuk joget bersama dengan masa pendukung Paslon 01. Seperti terlihat dalam video berikut ini:



Salah seorang masa dari Paslon 01, kepada awak media ini mengatakan bahwa mereka cukup terhibur dengan atraksi Polisi yang turun ke jalan untuk joget bersama dengan mereka.

"Ya, kami salud dengan aparat yang berjaga-jaga dengan kami di depan kantor Bawaslu. Mereka menunjukkan sikap yang bersahabat dengan kami masa 01," demikian ungkap AM (42 tahun) seorang masa pendukung pasangan Yuda yang hadir di depan kantor Bawaslu. (Red)

SUARA.NABIRE - Tahapan pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Nabire berakhir dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Senin 14 Desember 2020 yang berlangsung pada 9 TPS. Dan akan dilanjutkan pada tahapan Pleno di tingkat Kabupaten yang akan berlangsung tanggal 16 hingga 17 Desember 2020.

Terlepas dari itu, ada hal menarik yang menjadi perdebatan hangat beberapa kalangan di kota Nabire, yakni pemilihan dengan "sistem noken". Sebagaimana diketahui bahwa sistem ini diterapkan pada Distrik Dipa dan Distrik Menou. Berikut tanggapan beberapa warga Nabire.

Bentot YS Yatipai, ST., seorang Tokoh Pemuda di kota Nabire, mengatakan bahwa sistem noken yang digunakan pada sebagian wilayah Distrik Dipa dan Menou, tidak dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

"Yang terjadi di Pilkada Nabire, khususnya pada Distrik Dipa-Menou, ada sebagian yang tidak dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan mufakat. Namun dilakukan langsung oleh penyelenggara yaitu PPD KPPS," demikian tegas Bentot ketika dikonfirmasi via WhatsApp.

Bentot menjelaskan bahwa sistem noken memang merupakan kearifan lokal yang diakomodir dalam aturan-aturan demokrasi di negara Indonesia, namun menurutnya, sistem noken seharusnya juga dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan mufakat.

Pada tempat terpisah, Johan Kudiai, Tokoh Pemuda Karang Mulia, mengatakan bahwa sistem noken merupakan wujud musyawarah mufakat yang menjadi kebiasaan di daerah pegunungan Tengah Papua dalam mengumpulkan suara pada perhelatan Pilkada. 

Dijelaskan Johan bahwa dalam konteks Pilkada, sejauh hak politik warga disampaikan secara kolektif dalam bentuk surat suaranya di isi dalam suatu noken, lalu direkap dalam format rekapitulasi KPU, itu sah-sah saja.

"Karena dengan proses sistem noken ini akan mengikat kepentingan politik suatu kelompok atau daerah yang melaksanakan sistem noken," tutur Johan kepada awak media ini.

Namun menurutnya, pada sisi lainnya juga, bahwa sistem noken bisa saja memaksa kehendak politik seseorang yang tidak sepaham, tetapi dalam hal ini prinsip demokrasi jelas bahwa bagaimanapun mayoritas dibanding minoritas dengan alasan yang dapat diterima bersama, maka minoritas ikuti pilihan mayoritas.

"Ya, saya sebagai anak daerah melihat kasus Dipa-Menou sebagai suatu proses dalam sistem noken karena pengalaman beberapa pesta demokrasi yang sudah berlangsung, mereka masih melakukan hal yang sama, tetapi ketika ada warga yang melakukan protes maka secara bijak penyelenggara harus bersikap." ungkap Johan

Prinsipnya, lanjut Johan, bahwa semua harus kembali kepada nilai-nilai demokrasi, yang mana mementingkan kepentingan publik yang janji atau permohonan politiknya diikat secara kolektif dalam kelompok masyarakat yang menentukan pilihan melalui proses sistem noken.

Terkait sistem noken ini, Ir. Ben G Saroy, M.Si., seorang tokoh intelektual Nabire, mengatakan bahwa sistem noken diterima dan diakui pemerintah serta sudah diterapkan pada beberapa kali Pemilu baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Oleh sebab itu, menurut Saroy, sistem ini perlu dievaluasi dan di kaji dampak positif dan negatifnya.

"Saya melihat salah satu sisi positif dari sistem noken adalah merupakan alat tawar masyarakat adat dalam menyalurkan aspirasi atau untuk membangun komitmen bersama pada level kampung yang merupakan ikatan moril atau kontrak politik antara paslon dan masyarakat kampung," demikian ungkap Mantan Kepala Balai Besar TNTC ini.

Komitmen ini, menurut Saroy, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bagi masyarakat ketika paslon yang dimaksud memenangkan pilkada.

"Saya pikir tanpa sistem noken ini, maka posisi tawar masyarakat menjadi lemah," demikian tutup Saroy.

Ditempat lainnya, Zet Nagapa, SH., M.H., menjelaskan bahwa cara pemungutan suara dengan sistem noken sudah lama diakui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dituangkan dalam putusan MK No. 47-81/PHPU-A-VII/2009.

Namun menurut Nagapa, dengan asas rahasia, seharusnya tidak boleh ada orang lain yang tahu calon yang dipilih seseorang. Dengan asas bebas, seharusnya pemilih tidak dipaksa atau diintervensi oleh siapapun untuk memilih kandidat yang diinginkannya.

"Jadi, ada problematika sistem noken jika dilihat dari asas-asas pemilu. Tetapi secara yuridis, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan sistem noken diakui sehingga masih berjalan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat hingga saat ini," demikian dijelaskan Zet Nagapa yang merupakan Dosen di STAK Nabire. (Red)

Sumber Gambar:

SUARA.NABIRE - Keberadaan tumpukan sampah yang hampir setiap harinya menutup sebagian bahu jalan utama di depan Pasar Karang Tumaritis kembali dikeluhkan warga, khususnya para pengguna kendaraan yang melewati lokasi tersebut. 

Sis (44 Tahun), seorang warga Girimulyo yang setiap harinya melintas di jalan tersebut, mengungkapkan kekecewaannya kepada awak media ini tentang tumpukan sampah yang sangat meresahkan ketika dirinya melintas di depan Pasar Karang Tumaritis.

"Sampah-sampah itu membahayakan kami pengguna kendaraan, karena setiap melintasi jalan ini kami harus berusaha menghindari tumpukan sampah dan sekaligus menghindari kendaraan lain yang berlawanan arah dengan kami," demikian ungkap Sis

"Kalo setiap hari kami harus berhadapan dengan sampah-sampah ini, torang bisa apa? Siapa mau help?," demikian tutur Sis dengan sedikit bercanda.

Sis juga mengatakan bahwa hampir setiap hari jalan tersebut selalu macet, bahkan ceceran sampah yang berserakan juga menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. 

Berdasarkan pantauan awak media ini, Kamis (10/12/20), sampah tersebut memang sudah banyak yang tercecer hingga menutupi sebagian bahu jalan dan menimbulkan aroma busuk yang tercium dari jarak sekitar 20 meter.

Bahkan pengendara dari arah Jalan Raya Kios Panjang yang hendak menuju ke arah Patung dan Wonorejo atau sebaliknya arah Patung dan Wonorejo ke arah Kios Panjang, memang sangat terganggu dengan keberadaan tumpukan sampah tersebut. 

Pasalnya, hampir satu meter lebih bahu jalan itu tertutup oleh tumpukan sampah. Bila kendaraan besar melintas, kendaraan dari dua arah mesti melambatkan lajunya, atau mengantri bergantian. 

Novi (46 Tahun), seorang pengendara asal Wonorejo yang melintas di lokasi, mengatakan bahwa tumpukan sampah tersebut membahayakan pengguna kendaraan. 

"Seharusnya sampah tersebut tidak sampai menutupi tepian jalan. Selain bau, ini bisa membahayakan pengendara. Coba bayangkan aja kalau malam enggak ada penerangan, lalu ada pengendara enggak hati-hati, kan bisa nabrak tuh," ujar Novi dengan dialeg Jawa kepada awak media ini di lokasi. 

Pengendara motor lainnya, Yusuf (28 Tahun), warga Karang Barat ini berharap tepian jalan tidak digunakan menjadi lokasi pembuangan sampah. 

"Paling tidak sampah tra berserakan seperti begini ka. Kalau kurang tempat penampungan, lebih baik diambil secara rutin. Supaya sampah tra sampe menumpuk begitu," ujar Yusuf kepada awak media ini (Red).

Aroma hiruk dan pikuk pesta demokrasi pada level Pilkada di Kabupaten Nabire semakin menyandera siapa saja yang terlibat didalamnya untuk masuk ke dalam lautan diskursus yang tiada bertepi. Ibarat satu epik yang teramat panjang, lebih panjang dari sebuah epik Homer, atau The Iliad and the Odyssey.

Ya, ketiga Paslon muncul dengan berbagai program dan retorika politis yang sangat menggiurkan, demi mendulang simpatisan. Bahkan tidak hanya Paslon, para Tim pemenangan atau Timses pun berlomba-lomba mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslonnya masing-masing. Tentu tujuannya hanya satu: “menang”. Tidak peduli dengan cara arogan dan mempropaganda, serta menjatuhkan lawan, atau apalah itu, asalkan tujuan ini dapat tercapai. 

Seperti itulah warna politik di medan merdeka ini, khusus di kabupaten Nabire tercinta. Kita tentu sudah terbiasa dengan sensasi-sensasi konyol dan lelucon-lelucon nakal yang kerap muncul menyongsong pesta demokrasi. Saya pikir, tidak perlu dipersoalkan. Inilah realitas. Suka tidak suka, mau atau tidak mau, siapapun dia, memang harus terperangkap di dalamnya. Dan kita biarkan saja ini terjadi dan mengalir apa adanya. Singkatnya, saya tidak ingin mempersoalkannya disini.

Saya kira kita tinggalkan saja soal diatas. Mari kita masuk pada hal yang sedikit substantif. Apa itu? Saya ingin kembali pada judul diatas: “Suatu Terobosan Dalam Meningkatkan PAD dan Ekonomi Masyarakat Nabire”.

Mari kita mulai dengan konsep “potensi”di daerah ini. Salah satu potensi di kab. Nabire yang dapat diandalkan untuk meningkatkan PAD Kab. Nabire, dan bisa mempercepat peredaran uang di masyarakat adalah dengan mengoptimalkan potensi pariwisata terutama Ekowisata (wisata berbasis alam) dan budaya.

Mengapa? Destinasi wisata khusus yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di level dunia, adalah wisata Hiu Paus di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain itu, tentu masih banyak potensi wisata alam lainnya di sekitar wilayah Nabire, misalnya di wilayah Meepago (Wagete, Paniai dan Dogiyai) yang saat ini sudah dapat dilalui melalui akses darat yang sesungguhnya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD Kabupaten Nabire.

Hal yang paling penting saat ini adalah membangun dan memperbaiki aksesibilitas atau infrastruktur ke kampung-kampung serta daerah-daerah yang akan menjadi destinasi wisata. Selain itu, infrastruktur Bandara Nabire yang baru di Kaladiri Wanggar harus segera diselesaikan sehingga dapat didarati pesawat berbadan lebar yang melayani penerbangan dari berbagi kota besar di Indonesia.

Nah, sampai sini kita perlu pahami bahwa masalah infrastruktur atau aksesibilitas di Kabupaten Nabire masih menjadi salah satu kendala utama, sehingga menyebabkan jumlah wistawan (terutama wisatawan asing) cenderung menurun dalam memanfaatkan Kota Nabire sebagai Pintu Masuk untuk berkunjung ke kawasan wisata Hiu Paus di Kwatisore.

Saya coba mengambil dasar pijakan data dari Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih (BBTNC) tahun 2015 -2019, dimana jumlah wisatawan asing yang datang ke kawasan Hiu Paus di Teluk Cendrawasih Nabire adalah sebanyak 12.568 na orang. Belum lagi jika ditambah dengan wisatawan domestik atau lokal dari berbgai daerah di Indonesia.

Saya pikir mungkin sebagian besar para wisatawan tersebut lebih memilih Kota Manokwari sebagai Pintu Masuknya. Dan hal ini disebabkan karena akses langsung dari kota-kota besar di Indonesia dan infrastruktur bandara di Manokwari yang sangat mendukung untuk didarati oleh pesawat berbadan lebar.

Kita bisa lihat bahwa pada tahun 2018 – 2019, terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan di kawasan wisata Hiu Paus di Teluk Cendrawasih, yang disebabkan selain masalah aksessibilitas dari Kota Nabire ke Kwatisore, juga masih adanya pungutan-pungutan dari masyarakat setempat yang dianggap memberatkan para wisatawan atau operator pariwisata sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan para wisatawan di lokasi wisata tersebut.

Tentu hal ini perlu campur tangan Pemerintah Daerah sebagai pembina masyarakat, agar dapat ikut memperbaiki tata kelola wisita di tingkat kampung, misalnya dengan memfasilitasi membuat peraturan kampung berkaitan dengan retribusi atau lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sehingga nantinya akan memberikan manfaat baik kepada pihak pemerintah dan masyarakat secara khusus, dan terpenting adalah secara berkesinambungan.

Saya pikir terobosan atau inovasi baru yang berani agar terjadi perubahan yang cepat di tingkat akar rumput, dalam hal ini masyarakat Nabire, memang membutuhkan pemimpin daerah yang kreatif dan inovatif. Dalam hal ini Kepala Daerah harus lebih pro-aktif, misalnya dengan 'menjemput' turis (manca negara dan domestik) di Bali, Yogya dan Jakarta dan kota-kota di Tanah Papua. Selain itu, ke depannya harus membuka penerbangan penerbangan langsung Denpasar/Yogya/Jakarta, Makassar, ataupun Sorong – Nabire PP secara bertahap.

Disamping itu, peran utama yang dimainkan oleh Pemerintah Daerah juga dibutuhkan dalam memfasilitasi penyiapan modal atau kredit untuk rakyat dalam membuat “Homestay” di kampung.

Sebagai asumsi dan simulasi, misalnya terdapat 400 rumah tangga di Nabire yang telibat dalam bisnis pariwisata dengan membuat Homestay dimana-dimana. Dan masing-masing terdiri 4 kamar. Satu kamar dihargai Rp 300.000 per hari dengan tingkat hunian (Occupancy rate) nya 0,7, maka berarti dalam satu tahun saja terdapat dana yang beredar di masyarakat paling sedikit Rp120 Milyar, Ini belum termasuk bisnis warung/rumah makan, air mineral, mobil sewa, pramuwisata, ukiran, seni tarian dan lainnya. 

Jadi, sampai sini kita bisa sepakat bersama bahwa sektor wisata merupakan sektor yang memiliki efek pengganda (multiplayer effect) yang besar terhadap kegaiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Berdasarkan asumsi jumlah uang yang beredar di masyarakat dari aktivitas tersebut, jika dikalikan dua saja, berarti dari sektor pengembangan pariwisata memungkinkan akan menghasilkan sekitar Rp 240 Milyar yang langsung beredar di masyarakat. Jumlah Rp 240 Milyar ini jauh lebih besar dari PAD Kabupaten Nabire yang hanya sekitar Rp 40-an Milyar atau kurang lebih 1/3 dari total APBD Kab. Nabire, sebesar Rp 1. 3 Trilyun.

Nah, dengan Jumlah 400 rumah tangga yang memiliki Homestay dengan 4 kamar rata-rata itu sama dengan kurang lebih ada 2.000 orang wisatawan (manca negara dan domsetik) setiap hari di Nabire. Apakah angka ini tidak realistis? Sebaliknya, sangat realistis sebagai perbandingan total wisatawan ke Bali tahun 2019 yaitu 6.275.210 orang. Apa artinya? Artinya bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Nabire harus cerdas dan berani untuk melakukan terobosan baru dengan cara mengarahkan 2.000 orang dari jumlah sebanyak itu setiap 4 (empat) hari ke Nabire, tentu dengan pro-aktif menjual potensi pariwisata Nabire, baik di dalam negeri dan luar negeri di pusat-pusat destinasi wisata di Indonesia (seperti: Bali,Yogya,Jakarta, dll).

Sobat, mungkin masih banyak lagi yang ingin saya ulas disini. Namun kita terbatas oleh ruang, jarak dan rindu...hehe.. jadi bisa kita diskusikan dalam suasana ngopi bareng.

Salam ..Wassalam ..Hormat di bri
Oleh. Abdy Busthan 
(Dosen dan Penulis Buku)

SUARA.NABIRE - Menjelang Pilbup Nabire 2020, publik dihebohkan oleh salah satu Program Paslon Bupati Nabire 03 yang akan membebaskan biaya kuliah semua mahasiswa di Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) Nabire. Pasalnya, program tersebut dinilai beberapa kalangan akademisi Uswim terlalu berlebihan dan tidak didukung dengan kajian yang mendalam.

Rektor Uswim, Drs. Petrus I Suripatty, M.Si, ketika ditemui di ruangannya pada hari Senin (16/11/20), mengatakan bahwa dirinya cukup terkejut dengan program yang ditawarkan salah satu Paslon Bupati Nabire, bahkan sampai detik ini, pihak Uswim belum pernah dihubungi oleh Paslon 03 untuk membicarakan program yang dimaksud.

Pada kesempatan itu Suripatty mengingatkan bahwa Uswim adalah PTS Mandiri dan bukan milik Pemda Nabire.

“Sampai sejauh ini kami tidak pernah diberitahukan untuk membicarakan program itu. Disamping itu harus diingat, bahwa Uswim ini Perguruan Tinggi Swasta yang dikelola oleh Rektor dan jajarannya dibawah payung hukum Yayasan Wiyata Cenderawasih,” demikian tegas Suripatty.

Sehingga, lanjut Suripatty, Uswim ini tidak bisa di klaim atau diatur-atur oleh kelompok apapun di luar Yayasan Wiyata Cenderawasih, apalagi dipublikasikan di ruang publik,” demikian tegas Suripatty.

Suripatty mengingatkan bahwa program yang akan membebaskan biaya kuliah semua Mahasiswa/i di Uswim Nabire ini seharusnya dibicarakan dengan pihak Yayasan Wiyata Cenderawasih dengan kajian-kajian yang logis, sebelum dipublikasikan. Sebab jika tidak, program ini hanya akan menjurus pada propaganda politik yang sama sekali tidak bermanfaat dan merugikan pihak Uswim yang adalah PTS Mandiri.

“Pastinya bahwa propaganda dalam politik itu kan hal yang biasa, apalagi dalam suasana seperti ini. Tapi kalo propaganda yang dibuat untuk menguntungkan pihak yang melakukan propaganda dan merugikan pihak lain, termasuk pihak Uswim dan kedua Paslon lainnya, itu kan juga tidak ‘fair’ namanya,” tuturnya

Suripatty tegaskan bahwa yang memiliki hak terhadap Uswim adalah orang-orang yang punya keterkaitan dengan Yayasan Wiyata Cenderawasih maupun pihak akademisi Uswim itu sendiri.

“Sekali lagi saya ingatkan ya, Uswim ini lembaga pendidikan swasta yang netral. Tidak bisa di klaim dan dimasukkan seenaknya dalam politik praksis oleh Paslon Bupati siapapun, apalagi tanpa menghubungi kami dan pihak Yayasan terlebih dahulu ” tegas Suripatty.

Ditempat terpisah, Pembantu Rektor II Uswim, Johanes M Ramandey, S.TP., M.Si, mengatakan bahwa program tersebut terkesan mengumbar ketidakpengetahuan Paslon yang merencakan program tersebut.

“Logisnya kan kalau mau biayai, itu anak kandung dibiayai. Jangan biayai anak tetangga sebla, kecuali kalo kita ada kontribusi dengan mamanya sehingga lahir anak tersebut. Artinya lahir karena selingkuh dengan kita. Itu boleh. Jadi, yang kita biayai itu anak dalam keluarga kita sendiri,” demikian dikatakan Ramandey.

“Nah sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten itu hanya bertanggungjawab dengan PAUD, SD dan SMP. Sementara SMA dan SMK itu tanggungjawab Provinsi. Perguruan Tinggi ya Pemerintah Pusat. Makanya saya bilang, biayailah anak kandungmu sendiri dengan uangmu. Jangan biayai anak tetangga kecuali Anda selingkuh dengan mamanya sehingga lahir anak itu. Itukan poinnya disitu!”, tegas Ramandey.

Sementara itu, salah satu Dosen Ilmu Pemerintahan di Uswim Nabire, Abdy Busthan, S.Pd., M.Pd., M.Fil, mengatakan bahwa program salah satu Paslon Bupati yang ingin membebaskan biaya kuliah mahasiswa Uswim haruslah didasarkan pada kajian yang mendalam, terlebih rasio pembiayaannya.

“Program ini harus didasarkan atas rasio pembiayaan yang tepat. Coba pikirkan dulu, biayanya darimana?,” tutur Busthan.

Busthan menegaskan, harusnya Paslon 03 mempertimbangkan soal pembiayaannya, mengingat Uswim bukan milik Pemda Nabire, tapi merupakan Perguruan Tinggi Swasta. Menurutnya, Uswim adalah PTS dibawah kordinasi Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud yang berkantor di kota Biak, dan dulunya disebut Kopertis 14, namun sekarang namanya LLDIKTI Papua. 

“Uswim ini murni PTS Mandiri. Apakah sudah dihitung jumlah Mahasiswa Uswim saat ini berjumlah berapa orang? Lalu, biaya SPP per semester untuk satu mahasiwa Uswim berapa? Kalo dikalikan ini jumlahnya berapa?", tegasnya

“Nah, mau ambil uang dari mana? Kalo misalnya mereka mau gunakan APBD, apakah bisa? Harusnya di kaji lagi rasionya dengan kemampuan APBD Nabire saat ini kan? Nabire APBDnya kalo tidak salah cuma sekitar 1,3 Trilyun, dan 90% dari APBD itu merupakan alokasi Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, sementara PAD Nabire tahun 2019 sekitar 44 Milyar atau hanya sekitar 3% dari total pendapatan APBD.”, ungkap Busthan.

Busthan menghimbau pula jika Paslon 03 beserta timnya mempunyai sumber dana lainnya untuk program tersebut, sebaiknya di kaji bersama dengan pihak Yayasan dan Uswim sehingga tidak menimbulkan anggapan miring di kalangan masyarakat.

"Ya, alangkah bijaksananya sebelum program itu dipublikasikan, undanglah kami pihak Yayasan dan Uswim untuk mengkajinya bersama-sama. Sejauh ini pimpinan kami di Uswim kan sangat welcome kepada siapa saja yang ingin memajukan daerah ini," demikian tutur Busthan kepada awak media ini. (Red)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget