Halloween Costume ideas 2015

Begini Kronologis Lengkap Aksi Penolakan Hasil CPNS Tahun 2018 di Kabupaten Nabire

SUARA.NABIRE - Komunitas Nabire bersatu peduli hasil tes CPNS dalam wadah Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire, melakukan aksi penyampaian aspirasi untuk menolak secara tegas hasil CPNS Tahun 2018 di Kabupaten Nabire, pada hari Selasa (25/08/20), pukul 10.00 Wit.

Bertindak sebagai kordinator aksi adalah Hendrik Andoi yang didampingi oleh Wakil Kordinator Rein Windesi, Sekertaris satu Mirna Hanibora, Sekertaris dua Robertinus Hanibora, dan Pelindung kegiatan adalah 6 Kepala Suku Pesisir Kepulauan dan Pegunungan, serta diikuti oleh Para Pencari Kerja (Pencaker) yang berjumlah sekitar 150 Orang.

Penyampaian aspirasi tesebut berjalan dengan pengamanan penuh Polres Nabire, yang dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Sonny M Nugroho T.SIK serta didampingi Waka Polres, para Kabag, Kasat, dan Perwira Polres Nabire.

Foto oleh. Tonci Numberi (SUARA.NABIRE)

Aksi dimulai pada Pukul 09.00 Wit di Pantai MAF Nabire, yang diawali dengan orasi sekaligus pengumpulan massa dengan membawa Pamflet yang masing - masing bertuliskan diantaranya adalah sebagai berikut:
____________
BUKTI KECURANGAN CPNS 2018 
Lulus Administrasi Di Dinas Pengendalian:
a). Kristina M Tasane
b). Yekson Degei
c). Agus Hariadi
Tapi yang dinyatakan lulus CPNS :
a). iin Sampe Buntu
b). Yemima Pautilanta
c). Emanue Okago
d). Rudi Doo
____________
BUPATI DAN JAJARANNYA SEGERA TANGGUNG JAWAB KETIDAK ADILAN INI
____________
KAMI MINTA AGAR SEGERA TUNJUK HASIL DARI BKN PUSAT BUKAN HASIL REKAYASA BUPATI NABIRE DAN BKD.
____________
PEMDA PERJELAS PENGUMUMAN HASIL TES CPNS KABUPATEN NABIRE FORMASI 2018, KUOTA 80 % DAN 20 %
____________
PEMDA NABIRE HENTIKAN PEMBERKASAN CPNS FORMASI 2018 HINGGA ASPIRASI KAMI DIJAWAB.


Foto oleh. Tonci Numberi (SUARA.NABIRE)

Selanjutnya tepat Pukul 10.00 Wit, masa pun tiba di Kantor DPRD kabupaten Nabire yang diterima langsung oleh Wakil Ketua 2: Muhamad Iskandar, Komisi B: Udin Mardin, Komisi C: Andreas Heluka, dan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Nabire, Klemens Danomira dan Karel Tabuni.


Para Anggota DPRD Nabire - Foto oleh. Tonci Numberi (SUARA.NABIRE)

Dalam penyampaian aspirasi di depan para Wakil Rakyat kabupaten Nabire, para pencari kerja masyarakat Nabire dan simpatisan hasil tes CPNS Formasi 2018 mengeluarkan beberapa tuntutan dan pernyataan sikap mereka, diantaranya adalah sebagai berikut:
  • Menolak pengumuman hasil tes cpns formasi 2018.
  • Hasil tes CPNS diumumkan secara transparan disertai lampiran nomor peserta yang jelas dan nilai hasil tes.
  • Kuota 80% benar - benar harus diperuntukan bagi orang asli papua.
  • Kuota 20% harus diprioritaskan kepada orang non papua ber KTP Nabire dan orang tuanya telah berdomisili dalam kurun waktu lama, serta berjasa ikut membangun Nabire sebagai PNS, TNI - POLRI, Swasta, Petani, Nelayan, ataupun buruh.
  • Memperhatikan nasib para honorer yang telah lama mengabdi di Nabire dan mengikuti testing CPNS formasi 2018.
  • Segera hentikan pemberkasan CPNS hingga ada kejelasan mengenai persoalan ini.
  • Meminta dewan perwakilan rakyat segera membentuk pansus hak angket, guna mengusut persoalan ini.
Beberapa tanggapan dari Wakil ketua II, M Iskandar dan Komisi B, Udin Mardin, sekaligus menjadi kesimpulan dari aksi penyampaian aspirasi tersebut adalah sebagai berikut:
  • Pihak DPRD Kabupaten Nabire sangat paham betul tentang isi hati para pencari kerja masyarakat Nabire dan simpatisan hasil tes CPNS Formasi 2018 sehingga akan bekerja sama untuk dapat menyelesaikan persoalan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
  • Pihak DPRD Kabupaten Nabire meminta apabila mempunyai bukti terkait kecurangan didalam seleksi CPNS agar bisa memberikan kepada pihak DPRD Kabupaten Nabire
  • Pihak DPRD Kabupaten Nabire berharap penyampaian Aspirasi tersebut menjadi langkah awal untuk menyelesaikan segala persoalan diatas tanah ini.
  • Pihak DPRD Kabupaten Nabire segera meminta kepada pimpinan DPRD atau yang mewakili untuk mengeluarkan surat Rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Daerah dan tembusan kepada Dinas BKD agar menghentikan sementara Pemberkasan seleksi CPNS sampai betul - betul ada kejelasan
  • Pihak DPRD Kabupaten Nabire akan membuat Pansus terkait persoalan ini, dan apabila ada indikasi Tindak pidana maka akan kami giring ke Proses hukum yang berlaku
Penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Nabire berakhir dengan aman dan tertib pada pukul 12.00 Wit, yang selanjutnya massa bergerak menuju Kantor Bupati yang dikawal langsung Personil Polres Nabire.

Tepat Pukul 12.30 Wit massa tiba di Kantor Bupati Nabire dan langsung diterima oleh Wakil Bupati Nabire, Amirulah Hasyim S.Ip., MM, Sekda Kabupaten Nabire Daniel Maipon, S.STP, Kepala Bapeda Maikel Danomira dan Asisten III, Piter Erari S.Sos, M.Si.

Pada kesempatan itu, massa yang terdiri dari gabungan para pencari kerja masyarakat Nabire dan simpatisan hasil tes CPNS Formasi 2018 mengeluarkan beberapa poin pernyataan sikap dan tuntutan sebagai berikut:
  • Menolak pengumuman hasil tes CPNS formasi 2018
  • Hasil tes CPNS diumumkan secara transparan disertai lampiran nomor peserta yang jelas dan nilai hasil tes
  • Kuota 80%, benar - benar harus diperuntukkan bagi orang asli Papua.
  • Kuota 20% harus diprioritaskan kepada orang non papua ber KTP Nabire dan orang tuanya telah berdomisili dalam kurun waktu lama, serta berjasa ikut membangun Nabire sebagai PNS, TNI - POLRI, Swasta, Petani, Nelayan, ataupun buruh.
  • Memperhatikan nasib para honorer yang telah lama mengabdi di Nabire dan mengikuti testing CPNS formasi 2018.
  • Segera hentikan pemberkasan CPNS hingga ada kejelasan mengenai persoalan ini.
  • Akan memberikan Waktu 10 hari kerja untuk dapat menyelesaikan persoalan ini, dan setelah 10 hari kami akan kembali untuk menanyakan persoalan ini. 
Menanggapi beberapa poin pernyataan sikap dan tuntutan massa tersebut, Wakil Bupati Nabire, Amirulah, kemudian mengeluarkan beberapa tanggapan, sebagai berikut:
  • Bahwa semua Aspirasi akan ditampung sepenuhnya dan pihaknya akan sampaikan dengan tegas kepada Bupati untuk benar-benar bisa menyelesaikan persoalan tersebut
  • Bahwa Wabup menyatakan beberapa pimpinan yang saat itu hadir di depan dan menerima kehadiran para penyampai aspirasi, sama sekali tidak bisa mengambil keputusan, sebab semua keputusan ada ditangan Bupati Nabire dan sementara sedang tidak berada di tempat.
Wabup dan Sekda Nabire bertemu massa - Foto oleh. Tonci Numberi (SUARA.NABIRE)

Adapun penyampaian aspirasi di Kantor Bupati berakhir pada pukul 15.30 Wit yang berjalan dengan aman dan tertib, yang selanjutnya massa membubarkan diri masing - masing, namun direncanakan untuk 10 hari ke depan massa akan kembali lagi ke Kantor Bupati untuk mempertanyakan hasil terkait penyampaian aspirasi mereka tersebut.

Kordinator Aksi, Hendrik Andoi, ketika ditemui awak media ini usai kegiatan, mengatakan bahwa dalam hasil CPNS yang dikeluarkan, banyak sekali ditemukan kejanggalan-kejanggalan, seperti perhitungan kuota 80 persen dan 20 persen yang tidak sesuai, serta transparansi skor nilai tes yang tidak ditampilkan seperti pada daerah lain.

"Pada intinya, banyak hal yang sudah disampaikan oleh para orator kami dan para tokoh yang hadir. Tetapi intinya adalah bahwa yang pertama soal realisasi kuota 80 persen dan 20 persen, dimana menurut pengamatan dan hitungan kami itu tidak sesuai", ungkap Andoi. 

Yang kedua, lanjutnya, adalah menyangkut transparansi skor nilai tes dimana untuk kabupaten Nabire itu tidak disertai dengan skor nilai peserta tes, sehingga terjadi ketidakpuasan, sementara daerah lain kan mereka mencantumkan skor nilai peserta tes. 

"Sehingga kami pertanyakan kenapa sampai di Nabire skor nilai tidak keluar? Kalau skor nilai keluar kan orang pasti tau diri jika nilainya rendah ya sudah tidak perlu dipersoalkan," tegas Andoi kembali.


Hendrik Andoi - Foto oleh. Tonci Numberi (SUARA.NABIRE)

Andoi menambahkan bahwa sementara hal lain menyangkut mengakomodir orang berdasarkan suku dan daerah, hal tersebut juga merupakan bagian-bagian yang juga menjadi perhatian untuk mendasari kebijakan dikemudian hari.

"Harapan kami, setelah aksi ini jangan ada pemberkasan dulu, mengingat jangan sampai yang tidak lolos ini merasa tidak puas. Tunggu sampai ada pernyataan resmi dari pak Bupati," tegasnya

"Karena tadi pak Wabup dan Sekda tidak punya kapasitas untuk memutuskan. Jadi tunggu dulu sampai ada penjelasan konkrit dari pak Bupati atau ada pengunguman ulang dengan skor nilai," terang Andoi

Sementara di tempat yang sama, Peter Worabay, salah satu penanggungjawab aksi, menegaskan bahwa Kepala BKD dan Bupati Nabire sudah melakukan sebuah kesalahan fatal dengan mengumumkan kejanggalan.

"Pertama, Kepala BKD dan Bupati membuat kesalahan fatal dengan mengumumkan sesuatu yang janggal. Janggalnya dimana? Banyak peserta yang nomornya keluar namanya orang lain. Tidak mungkin itu hasil dari BKN Nasional. Itu di otak-atik disini," tegas bung Peter

Harapan kami, lanjut bung Peter, hasil ini segera dikembalikan sebab ini menyangkut kepercayaan publik kepada pemerintah kabupaten Nabire. 

"Jadi segera dikembalikan sesuai dengan hasil awal yang dari pusat, yang tes online itu," terangnya. 

Peter Worabai - Foto oleh. Tonci Numberi (SUARA.NABIRE)

Ditambahkan bung Peter bahwa salah satu dampak buruk pengunguman hasil CPNS 2018 tersebut adalah bisa mengganggu kehidupan antar suku di kabupaten Nabire, seperti orang pesisir dengan orang gunung, orang Papua dengan orang pendatang. 

"Ini kan bisa memancing gesekan. Tentu ini tidak boleh dilakukan oleh seorang Pemimpin daerah seperti itu. Dia harus menjaga rakyatnya agar tetap satu dan utuh, itu saja pesan saya," tegas bung Peter Worabay ketika ditemui usai aksi penyampaian aspirasi penolakan hasil CPNS Tahun 2018 di Kabupaten Nabire. (Red)

**********
GALERI FOTO:
Oleh. Tonci Numberi (SUARA.NABIRE)











Label:
Reaksi:

Posting Komentar

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget