Halloween Costume ideas 2015

Kepala BPKAD Nabire versus Direktur BLU RSUD Nabire, dalam Polemik Gaji Petugas Honorer RSUD Nabire

Oleh: Agustinus Norton Karubuy, S.IP., M.Si

Sebagai seorang ASN yang sudah mengabdi selama 24 tahun lamanya di kota Nabire, saya sangat terpukul dengan aksi demo para Petugas Honorer RSUD Nabire dalam menuntut pembayaran gaji mereka selama 3 bulan, yang belum dibayarkan oleh pemerintah kabupaten Nabire.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada aksi demo yang dilakukan 
Petugas Honorer RSUD Nabire pada senin pagi (11/05/2020), keluarlah pernyataan yang terkesan saling tumpang tindih dari Kepala BPKAD Nabire dengan Direktur BLU-RSUD Nabire.

Inilah yang saya katakan patologi pemerintahan. Mari kita simak

Direktur RSUD Pressrelease :
Dijelaskan Direktur RSUD Nabire bahwa pihaknya hingga saat ini masih menunggu alokasi anggaran dari Keuangan Daerah, karena sudah ada instruksi dari Bupati Nabire untuk dibayarkan.

“Kalau alokasi sudah ada baru kami bisa tagihkan. Instruksi Bupati sudah ada, tapi kami tunggu proses pengalokasian anggaran di keuangan”, kata Andreas.

Dikatakan, kalau sudah teranggarkan dalam bentuk pos anggaran baru, maka RSUD Nabire bisa menagih ke keuangan. Namun jika pos anggaran belum selesai, rumah sakit tidak bisa menagih honor.


Nah menurut pernyataan Direktur RSUD Nabire, saat ini ada 239 honorer dari Pemda di RSUD Nabire.

Kepala BPKAD Pressrelease:
Pemerintah kabupaten Nabire telah menganggarkan Rp.19 Miliar dari APBD Nabire, TA.2020 dalam rangka penanganan dan pencegahan  Pandemi  Covid19. Alokasi dana Rp.19 Miliar tersebut digunakan untuk penanganan Kesehatan sebesar 4.9 miliar, untuk penanganan dampak Ekonomi sebesar 5.1 miliar dan untuk BantuanSosial (Jaring Pengaman Sosial) sebesar Rp.9 Miliar.

Saat ini dana tersebut baru terserap 15.79% atau 3 miliar, yang dikucurkan untuk penanganan kesehatan. Dana 3 miliar tersebut dikucurkan sebanyak dua kali (dua tahapan). 

Kepala BPKAD Nabire, Slamet, SE, M.Si kepada Nabire.Net, pada Rabu sore (05/05) menuturkan bahwa untuk rincian belanjaannya belum ia terima karena masih dihitung oleh SKPD teknis yaitu Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Perindagkop, RSUD dan Tim GugusTugas Covid-19 Nabire.

Warga Nabire tentu berharap agar rincian dana yang dialokasikan dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik, secara transparan dan akuntabel serta tepat sasaran.

Terkait transparansi pengelolaan dana covid-19 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

KPK juga mengingatkan dan meminta pemerintah daerah (Pemda) agar memanfaatkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sesuai aturan. Salah satunya dalam proses pengadaan
Barang dan Jasa (PBJ). KPK mengimbau Pemda tetap mengedepankan Transparansidan Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran PBJ.

Oleh karena itu, kita berharap agar Pemkab Nabire dan Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Nabire untuk transparan dalam merinci penggunaan anggaran penanganan Covid-19 maupun bantuan sosial (Bansos) yang diberikan langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak berburuk sangka ditengah pola pikir masyarakat yang sangat kritis.

Apalagi, covid-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, terlebih masyarakat kecil dan tidak mampu, sehingga penyalahgunaan dana penanganan covid-19 tentu akan melukai hati warga masyarakat.

Seperti diketahui, pemerintah pusat telah mengucurkan dana penanganan covid-19 senilai 405 Triliun, yang diperuntukkan untuk sektor kesehatan (Rp 75 triliun), jaring pengaman sosial (Rp 110 triliun), insentif perpajakan dan kredit usaha rakyat (Rp 70,1 triliun), serta program pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (Rp 150 triliun).

Sementara itu, Pemerintah provinsi Papua mengucurkan dana sebesar 77 M untuk menanggulangi virus corona (covid-19) di Papua. 
Dana sebanyak itu dikucurkan ke 29 kabupaten/kota masing-masing senilai Rp.2 Miliar, dan ke lima rumah sakit rujukan masing-masing Rp. 5 Miliar. Lima rumah sakit rujukan tersebut berada di Biak, Nabire, Timika, Wamena dan Merauke (NabireNet).


Nah, bagaimana Dinas-dinas terkait dalam penanggulangan Covid-19 di Nabire? Apakah harus saling baku tunggu sampai sukses?Apakah warga kota Nabire harus menunggu sampe mampus? Ataukah waktu akan terus di ulur hingga sang hantu Korupsi terus berjalan mulus?

Warga Masyarakat Nabire harus sadar dan bangkit bertanya! 
Mari kita berefleksi
Label:
Reaksi:

Posting Komentar

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget