Halloween Costume ideas 2015

Cengkraman Resim Oligarki Menjelang Pemilu 2020 di Kabupaten Nabire

Oleh: Agustinus Norton Karubuy, S.IP, M.Si
(Alumni MAPD-IPDN Cilandak Angkatan-XI)

Sesuai judul di atas, maka jika kita harus mencerna kembali tentang makna "Oligarki" lebih jauh ke belakang, tentu kita akan bersinggungan dengan sang agresor ambisius, Kaisar Agustus, yang sangat terkenal dengan kebijakan politik ‟Pax Romana‟ (Lukas 2:1). Kebijakan Pax Romana ini dibangun dengan sangat kokoh di atas pondasi kejahatan politik serta oligarki untuk kepentingan sendiri dan kelompok tertentu.

Saat itu, Kaisar Agustus adalah satu-satunya pemimpin yang paling ditakuti oleh semua kalangan, karena ia pernah melakukan ekspansi maha dasyat yang di dukung oleh agresi militernya ke timur, bahkan ke bagian barat, yang membuat wilayah kekuasaannya lebih luas dari daerah Amerika Serikat, yakni seluas 3.340.000 mil persegi. 

Bahkan dengan penaklukan yang dilakukannya, sejarah mencatat bahwa selama 200 tahun lamanya tidak pernah terjadi peperangan dimana-mana. Akhirnya sejarah pun tidak segan-segan untuk mencetuskan suatu rekor secara pasti dan meyakinkan, bahwa melalui kekuasaan Kaisar Agustus ini, pernah terjadi kemakmuran, ketertiban, dan kestabilan nasional yang begitu lama dan belum ada tandingannya hingga sampai sekarang ini. (Will Durant, The Story Of Civilization, 1.232 “the longest period of prosperity ever known to mankind … the supreme achievement in the history of statesmanship”); (dalam Karman Yonky, 2011).

Makna Oligarki
Menurut filsuf Aristoteles, oligarki, yang makna literalnya dapat diterjemahkan menjadi ‘kekuasaan oleh segelintir orang’ merupakan manifestasi pemerintahan yang buruk. Oleh karena sifatnya yang elitis dan eksklusif, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum konglomerat, dimana oligarki tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan yang membutuhkan.

Definisi oligarki yang diberikan oleh Aristoteles diatas sangatlah sederhana dan samar, banyak argumen yang dibuat untuk menuduh seseorang atau sekelompok orang sebagai oligarki. Pada waktu bersamaan, mudah juga bagi yang tertuduh untuk menghindari tuduhan tersebut. Maka dari itu, definisi oligarki sekarang harus dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat mencangkup isu-isu kontemporer abad ke-21.

Berdasarkan hal itu, saya teringat pernyatan Profesor Imu Politik dari Northwestern University, AS, Jeffrey Winters dalam bukunya "Oligarchy" (2011), dimana dia menyimpulkan bahwa motif semua keberadaan oligarki adalah mempertahankan kekayaan. 

Artinya bahwa berbagai cara akan ditempuh untuk memelihara kekuasaan termasuk keterlibatan para oligarki dalam mengklaim hak milik dan kekuasaan kolektif secara paksa terhadap cabang-cabang produksi negara. Inilah "titik nadir" dari gebrakan oligarki yang sesungguhnya. Winters (2011) juga menempatkan oligarki dalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dimensi kedua, oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemis.

Konteks Oligarki Nabire
Nah, sebagai bahan komparatif dari penjelasan mengenai oligarki di atas, mari kita korelasikan dengan realitas pemerintahan selama sepuluh tahun di Kabupaten Nabire tercinta.

Jika melihat realitas politik dalam pemerintahan di Kabupaten Nabire sejak berakhirnya rezim A P. Youw, maka tampak betul oligarki seperti dalam tafsiran Winters merupakan penyakit yang sudah akut.

Di tangan para elite daerah, segala keputusan ditentukan melalui mekanisme hierarki yang kaku, alias dari atas ke bawah. Orang-orang di lingkaran terdekat penguasa merupakan sosok-sosok superior yang memegang kewenangan penuh dalam ihwal decision making atau ‘membuat keputusan’, termasuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi penting dalam pemerintahan daerah.

Oligarki kekuasaan di Kabupaten Nabire selama 10 tahun sejatinya akan berakhir bersama dengan berakhirnya Tahun 2020, yang hanya tersisa 7 bulan lagi. Tentu merupakan hal yang sangat aksiomatis jika sang "petahana" alias rezim yang berkuasa saat ini sedang mempersiapkan "strategi" untuk melanjutkan kekuasaan pada 5 tahun mendatang.

Fenomena Periode I
Kejatuhan rezim A P. Youw beserta kroni-kroninya membuat perubahan drastis dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Nabire. Gerbong Politik diangkut dari Kabupaten Pemekaran memenuhi semua jabatan-jabatan Strategis Pemerintahan. Fenomena ini bisa kita sederhanakan lagi dengan kalimat: "Tim Sukses menguasai Pemerintah".

Akhirnya nuansa Pemerintah cenderung berpolitik untuk bisa mengembalikan utang-utang politik. Sebab ongkos melenggang menuju kekuasaan itu memang amat fantastis. Lalu siapakah yang mampu menyumbang dana besar kecuali sang pemilik korporasi besar? Akibatnya, merekalah yang bakal menentukan corak dan jalannya suatu sistem pemerintahan. Sedangkan penguasa sesungguhnya hanya menjadi boneka yang dikendalikan para oligarkis.

Lalu bagaimana dengan pembangunan? Hasil Pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat Nabire. Sebab sistem sudah diracuni dengan virus KKN stadium akhir yang mempersiapkan kelanjutan Rezim Pemerintahan di Periode ke-2.

Saya adalah salah satu korban yang dikorupsi Dana Pendidikan TB di BKD Kabupaten Nabire (mantan Kepala BKD Nabire). Total Dana waktu itu 1,7M lebih. Dan laporan Polisi tertanggal 17/10-12 
sudah dibuat (cross check data Unit Tipikor Polres Nabire & Kejaksaan Negeri Nabire).

Setidaknya persoalan saya ini bisa menjadi contoh kecil dari sekian banyak persoalan dalam sistem Pemerintahan KKN (KORUPSI KOLUSI NEPOTISME).

Fenomena Periode II
Strategi sukses pada periode II lebih didasarkan pada Korupsi Dana Pemerintahan. Akhirnya semua ASN yang terlibat dalam Tim Sukses bagi-bagi Jabatan (walaupun hingga sekarang ada yang kecewa) sehingga tidak sejalan lagi dan meninggalkan Jabatan.

Namun terlepas dari polemik itu, pada intinya mayoritas ASN Pejabat-pejabat Eselon II dan III di Kabupaten Nabire saat ini adalah kelompok KKN yang lahir dari rezim oligarki yang akan mempersiapkan kelanggengan kekuasaan saat ini.

Akhirnya beberapa Pejabat Eselon II dan III tidak sesuai dengan basic ilmu atau konsep "the right man on the right place" untuk menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Ironisnya lagi, ada dua pejabat Eselon II (Kepala BKD Nabire dan Kepala BPBD Nabire) terperangkap kasus Korupsi hingga di pecat sebagai ASN. Dan peristiwa konyol ini sekaligus merupakan Sejarah kelam Pemerintah Nabire.

Ada beberapa orang tenaga Kesehatan menjadi Eselon II juga bukan di bidangnya, jabatan struktural di isi oleh ASN fungsional. Begitu juga terdapat orang pendidikan (mantan guru) yang menjadi Kepala Distrik.

Kabupaten Penunjukan?
Pelemahan kewenangan secara sistemik akhirnya terjadi. Beberapa pelemahan kewenangan secara sistematik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Rata-rata pejabat ASN tidak definitif atau Plt.
  2. DPRD Nabire hingga saat ini belum dilantik AKD
  3. Pergantian Plt. Kepala Kampung ke Plt. Kepala Kampung sebagai strategi menjelang Pilkada.
  4. Banyak ASN Ilmu Pemerintahan yang tidak dilibatkan dalam sistem entah dengan alasan apa, tetapi anehnya para Purna Praja yang baru pulang sekolah kedinasan langsung ditempatkan. Mereka ini punya loyalitas tinggi sehingga mudah di atur oleh atasan untuk tujuan tertentu.
Menuju Pemilukada di Tengah Pandemi Covid
Memasuki masa Pandemi Global Covid-19 ini, semakin membuka  celah besar dilakukannya praktek-praktek Korupsi untuk mempersiapkan segala sesuatunya menuju pesta Pemilukada 
Kabupaten Nabire. Seperti misalnya pemanfaatan dana bantuan Covid-19 demi kepentingan politik sang penguasa.

Bansos misalnya, bisa jadi bansos yang disalurkan kepada masyarakat, terdapat "penumpang gelap". Dan freerider-nya adalah beberapa pejabat daerah yang memanfaatkan bansos sebagai pork barrell-nya. Artinya, penerima bansos itu adalah titik-titik yang merupakan kantong pemilihan mereka.

Kemungkinan adanya penyimpangan sangat terbuka mengingat kontestasi Pilkada 2020 yang ditunda akan membuat kepala daerah sebagai "petahana" bisa dengan leluasa mencari modal dengan memanfaatkan dana bantuan 
Covid-19 yang sudah digelontorkan oleh Pemerintah Pusat

Pada program pengadaan barang dan jasa misalnya, titik ini sangat rawan dengan tindak kolusi, mark-up harga, kick back (pemulangan manfaat yang diberikan), serta conflict of interest atau potensi konflik kepentingan. Disamping itu, alokasi sumber pendanaan yang memungkinkan adanya distorsi kesepakatan antara pembelian dan pengadaan yang semestinya dengan realisasi yang dilakukan.

Filantropi, atau biasa dikenal dengan sumbangan pihak ketiga juga rawan terjadi tumpang tindih pemberian bantuan. Bisa terjadi satu orang dapat menerima dua sampai tiga kali bantuan. Sementara ada masyarakat atau pihak lain yang masih belum mendapatkan bantuan sama sekali. Masalah pendataan juga tak kalah rawan, sehingga harus ada pengawasan ketat yang bisa meminimalkan data-data yang salah atau tidak tepat sasaran.

Selain itu, tentu masih banyak modus korupsi lainya yang bisa terjadi, seperti: mark-up anggaran, mark-down pendapatan, hingga memberi keuntungan bagi kepentingan lingkaran terdekat.

Refleksi Bersama
Sebentar lagi kita akan memasuki Pilkada yang direncanakan berlangsung tanggal 09 Desember 2020. Keran demokratisasi mulai terbuka, dan dalam sekejap, sejumlah proyek penataan ulang institusi dan mesin pemerintahan daerah terus berlangsung. 

Mulai dari pengadaan sistem multipartai, perubahan sistem pemilu yang memungkinkan pemilihan langsung untuk kepala daerah dan anggota legislatif di tingkat daerah, penerapan “desentralisasi”, dan pembentukan institusi-institusi baru yang diharapkan dapat menghindari sistem otoritarian dan menciptakan check and balance.

Namun reformasi institusional yang telah terjadi di daerah ini tak juga mengubah lingkungan sosial-politik dan ekonomi menjadi lebih baik. Di daerah ini, kita masih dihadapkan oleh sejumlah kasus kolusi yang masih saja melibatkan penguasa. Diantara kekuatan oligarki sendiri bersaing dalam percaturan demokrasi elektoral dalam sistem multipartai.

Sedangkan proses desentralisasi atau otonomi daerah hanya menghasilkan apa yang disebut John T. Sidel sebagai "local bossism" atau dalam istilah Migdal dan Vedi Hadiz disebut sebagai "local strongmen", dimana desentralisasi digunakan oleh sebagian elite politik lokal untuk membangun oligarki politik dan ekonomi sehingga memunculkan "orang-orang kuat" (strong people) di tingkat lokal.

Orang kuat lokal ini seringkali memanfaatkan birokrasi untuk menggalang suara, mendapatkan dana dari proyek pemerintah dan mengatur pejabat-pejabat agar jatuh kepada keluarga atau kroninya serta menjalin kedekatan dengan penyelenggara pemilu daerah dengan tujuan untuk membuat dirinya memperoleh keuntungan dari bisnis perizinan pengelolaan sumber daya alam.

Dengan kata lain, akan mengemuka penjelmaan otonomi daerah menjadi kekuasaan local bossism. Semua ini membuat hasil reformasi di level daerah tak juga mendorong ke arah "civil society" yang kuat dan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti apa yang dicita-citakan bersama. 


Akhirnya, pemerintahan di level daerah semakin diperkokoh kekuasaan elite oligarki yang memiliki kekuatan modal yang kuat. Semua ini semakin menjadikan sistem politik daerah mengarah pada plutokrasi, dimana kekuasaan politik berada di tangan segelintir orang kaya (plutocrat) yang akhirnya meniadakan persaingan dan menutup ruang kepada semua warga untuk berpartisipasi politik. 

Lebih jauh, imbasnya politik kini kehilangan kesuciannya sebagai upaya meraih keadilan sosial dan kebaikan bersama (common good) namun lebih banyaknya dimaknai hanya sekedar alat untuk akumulasi dan mempertahankan kekayaan

Demikianlah realitas pemerintahan yang dijalankan mengikuti sistem kapitalis yang dirumuskan dari hawa nafsu dan kebinalan manusia-manusia serakah. Kesempitan hidup dihadapi hampir seluruh rakyat, dan tak mustahil para oligarki serta kroninya akan merasakan kesempitan tak berujung di akhirat nanti.

Akhirulkalam, marilah kita semua warga masyarakat Nabire sadar dan bergerak untuk menyelamatkan anak cucu dari Rezim yang penuh KKN yang sangat bedebah ini. Ingat, Pilkada tanggal 09 Desember 2020 adalah waktu yang begitu singkat!


Catatan:
  • Jangan lupa kasus Korupsi Bansos 2018 Total Anggaran Rp.179 M lebih.
  • Kasus Bandara Internasional Nabire
Reaksi:

Posting Komentar

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget