Halloween Costume ideas 2015
Postingan Terkini

Aroma hiruk dan pikuk pesta demokrasi pada level Pilkada di Kabupaten Nabire semakin menyandera siapa saja yang terlibat didalamnya untuk masuk ke dalam lautan diskursus yang tiada bertepi. Ibarat satu epik yang teramat panjang, lebih panjang dari sebuah epik Homer, atau The Iliad and the Odyssey.

Ya, ketiga Paslon muncul dengan berbagai program dan retorika politis yang sangat menggiurkan, demi mendulang simpatisan. Bahkan tidak hanya Paslon, Para Tim pemenangan atau Timses pun berlomba-lomba mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslonnya masing-masing. Tentu tujuannya hanya satu: “menang”. Tidak peduli dengan cara arogan dan mempropaganda, serta menjatuhkan lawan, atau apalah itu, asalkan tujuan ini dapat tercapai. 

Seperti itulah warna politik di medan merdeka ini, khusus di tanah Nabire tercinta. Kita tentu sudah terbiasa dengan sensasi-sensasi konyol dan lelucon-lelucon nakal yang kerap muncul menyongsong pesta demokrasi. Saya pikir, tidak perlu dipersoalkan. Inilah realitas. Suka tidak suka, mau atau tidak mau, siapapun dia, memang harus terperangkap di dalamnya. Dan kita biarkan saja ini terjadi dan mengalir apa adanya. Singkatnya, saya tidak ingin mempersoalkannya disini.

Saya pikir, kita tinggalkan saja soal diatas. Mari kita masuk pada hal yang sedikit substantif. Apa itu? Saya ingin kembali pada judul diatas: “Suatu Terobosan Dalam Meningkatkan PAD dan Ekonomi Masyarakat Nabire”.

Singkatnya, ijinkan saya mengulas singkat soal ini.

Mari kita mulai dengan konsep “Potensi”di daerah ini.Salah satu potensi di kab. Nabire yang dapat diandalkan untuk meningkatkan PAD Kab. Nabire, dan bagi saya, potensi ini juga bisa membuat uang lebih banyak beredar di masyarakat, adalah dengan mengoptimalkan potensi pariwisata terutama Ekowisata (wisata berbasis alam) dan budaya.

Mengapa? Destinasi wisata khusus yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di level dunia, adalah wisata Hiu Paus di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain itu, tentu masih banyak potensi wisata alam lainnya di sekitar wilayah Nabire, misalnya di wilayah Meepago (Wagete, Paniai dan Dogiyai) yang saat ini sudah dapat dilalui melalui akses darat yang sesungguhnya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD Kabupaten Nabire.

Hal yang paling penting saat ini adalah membangun dan memperbaiki aksesibilitas atau infrastruktur ke kampung-kampung, serta daerah-daerah yang akan menjadi destinasi wisata. Selain itu, infrastruktur Bandara Nabire yang baru di Kaladiri Wanggar harus segera diselesaikan sehingga dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar yang melayani penerbangan dari berbagi kota besar di Indonesia.

Nah, sampai sini kita perlu pahami bahwa masalah infrastruktur atau aksesibiltas di Kabupaten Nabire masih menjadi salah satu kendala utama, sehingga menyebabkan jumlah wistawan (terutama wisatawan asing) yang cenderung menurun dalam memanfaatkan Kota Nabire sebagai Pintu Masuk untuk dapat berkunjung ke kawasan wisata Hiu Paus di Kwatisore.

Saya coba mengambil dasar pijakan data dari Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih (BBTNC) tahun 2015 -2019, dimana jumlah wisatawan asing yang datang ke kawasan Hiu Paus di Teluk Cendrawasih Nabire adalah sebanyak 12.568 na orang. Belum lagi jika ditambah dengan wisatawan domestik atau lokal dari berbgai daerah di Indonesia.

Saya pikir, mungkin sebagian besar para wisatawan tersebut lebih memilih Kota Manokwari sebagai Pintu Masuknya. Dan hal ini disebabkan karena akses langsung dari kota-kota besar di Indonesia dan infrastruktur bandara di Manokwari yang sangat mendukung untuk didarati oleh pesawat berbadan lebar.

Kita bisa lihat bahwa pada tahun 2018 – 2019, terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan di kawasan wisata Hiu Paus di Teluk Cendrawasih, yang mana hal ini disebabkan selain masalah aksessibiltas dari Kota Nabire ke Kwatisore, juga masih adanya pungutan-pungutan dari masyarakat setempat yang dianggap memberatkan para wisatawan atau operator pariwisata sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan para wisatawan di lokasi wisata tersebut.

Tentu hal ini perlu campur tangan dari Pemerintah Daerah sebagai pembina masyarakat agar dapat ikut memperbaiki tata kelola wisita di tingkat kampung, misalnya dengan memfasilitasi membuat peraturan kampung berkaitan dengan retribusi atau lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sehingga nantinya akan memberikan manfaat baik kepada pihak pemerintah dan masyarakat secara khusus, dan terpenting adalah secara berkesinambungan.

Saya pikir terobosan atau inovasi baru yang berani agar terjadi perubahan cepat di tingkat akar rumput, dalam hal ini masyarakat Nabire, sangat memerlukan pemimpin daerah yang kreatif dan inovatif. Dalam hal ini Kepala Daerah harus lebih harus pro-aktif, misalnya dengan 'menjemput' turis (manca negara dan domestik) di Bali, Yogya dan Jakarta dan kota-kota di Tanah Papua. Selain itu, ke depannya harus membuka penerbangan penerbangan langsung Denpasar/Yogya/Jakarta, Makassar, ataupun Sorong – Nabire PP secara bertahap.

Disamping itu, peran utama yang dimainkan oleh Pemerintah daerah juga dibutuhkan dalam memfasiltiasi penyiapan modal atau kredit untuk rakyat dalam membuat “Homestay” di kampung.

Sebagai asumsi dan simulasi, misalnya terdapat 400 rumah tangga di Nabire yang telibat dalam bisnis pariwisata dengan membuat Homestay dimana-dimana. Nah, masing-masing terdiri 4 kamar. Satu kamar dihargai Rp 300.000 per hari dengan tingkat hunian (Occupancy rate) nya 0,7, maka berarti dalam satu tahun saja terdapat dana yang beredar di masyarakat paling sedikit Rp120 Milyar, Ini belum termasuk bisnis warung/rumah makan, air mineral, mobil sewa, pramuwisata, ukiran, tarian dan lainnya. 

Jadi, sampai sini kita bisa sepakat bersama bahwa sektor wisata merupakan sektor yang memilkik efek pengganda (multiplayer effect) yang besar terhadap kegaiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Berdasarkan asumsi jumlah uang yang beredar di masyarakat dari aktivitas tersebut, jika dikalikan dua saja, berarti dari sektor pengembangan pariwisata memungkinkan akan menghasilkan sekitar Rp 240 Milyar yang langsung beredar di masyarakat. Jumlah Rp 240 Milyar ini jauh lebih besar dari PAD Kabupaten Nabire yang hanya sekitar Rp 40-an Milyar atau kurang lebih 1/3 dari total APBD Kab. Nabire, sebesar Rp 1. 3 Trilyun.

Nah, dengan Jumlah 400 rumah tangga yang memiliki Homestay dengan 4 kamar rata-rata itu sama dengan kurang lebih ada 2.000 orang wisatawan (manca negara dan domsetik) setiap hari di Nabire. Apakah angka ini tidak realistis? Sebaliknya, sangat realistis sebagai perbandingan total wisatawan ke Bali tahun 2019 yaitu 6.275.210 orang. Apa artinya? Artinya bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Nabire harus cerdas dan berani untuk melakukan terobosan baru dengan cara mengarahkan 2.000 orang dari jumlah sebanyak itu setiap 4 (empat) hari ke Nabire, tentu dengan pro-aktif menjual potensi pariwisata Nabire, baik di dalam negeri dan luar negeri di pusat-pusat destinasi wisata di Indonesia (seperti: Bali,Yogya,Jakarta, dll).

Sobat, mungkin masih banyak lagi yang ingin saya ulas disini. Namun kita terbatas oleh ruang, jarak dan rindu...hehe.. jadi bisa kita diskusikan dalam suasana ngopi bareng.

Salam ..Wassalam ..Hormat di bri
Oleh. Abdy Busthan 
(Dosen dan Penulis Buku)

SUARA.NABIRE - Beberapa akademisi dari berbagai daerah di Indonesia menyatakan keberatannya kepada salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nabire yang sudah membawa-bawa nama Uswim Nabire dalam kampanye jelang Pilbup Nabire 2020.

Dr. Ir. Agus Sumule, yang menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Negeri Papua di Manokwari mengatakan bahwa seharusnya Perguruan Tinggi tidak dijadikan komuditas politik.

“Secara umum, saya pikir tidak tepat apabila perguruan tinggi (pimpinan/manajemen, dosen, pegawai, terutama mahasiswa) dijadikan komoditas politik dalam pilkada. Apalagi tanpa izin dari pimpinan suatu perguruan tinggi,” demikian tegas Agus ketika dikonfirmasi via WhatsApp, pada Minggu (22/11/2020).

Agus mengingatkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi jelas sekali menyebut kebebasan akademik sebagai salah satu pondasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang harus bebas sama sekali dari urusan politik praktis.

Ditempat terpisah, Dr. Fredrik Abia Kande, M.Pd, seorang pemerhati pendidikan juga menyayangkan jika Uswim sebagai Lembaga Pendidikan dimasukan dalam kampanye salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Nabire.

“Saya sebagai akademisi menyayangkan jika nama Uswim sebagai Lembaga Pendidikan dimasukan dalam kampanye salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Nabire,” tutur Kande.

Kita harapkan, lanjut Kande, calon pemimpin daerah memahami peran kampus. Kampus adalah lembaga non partisan dan merupakan wadah pembelajaran, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, dan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurutnya, itulah sebabnya merupakan kesalahan besar apabila ada calon pemimpin daerah yang ingin memanfaatkan kampus untuk mendulang suara. Apalagi dengan cara yang sangat transaksional.

Cara-cara yang demikian, lanjut Kande, merupakan upaya sengaja untuk "mendetotalisasi" peran kampus sebagai pusat pengembangan peradaban bangsa.

“Para pemimpin maupun calon pemimpin harus berada di garda depan dalam memberi contoh tentang bagaimana seharusnya menjaga dan menghormati kampus sebagai institusi yang independen dalam politik praktis,” ungkapnya.

Kande menambahkan bahwa akan lebih elok jika kampus dapat diminta untuk melakukan kajian dan mengritisi program-program calon yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Bukan di komersialisasikan dalam politik praktis, apalagi dijadikan bahan jualan!

“Jadi, sekali lagi Uswim adalah PTS Mandiri yang harus dihargai sebagai suatu lembaga Pendidikan, bukan sebagai partai politik,” tegas Kande

Dr. I Made Suardana, M.Th, salah satu dosen IAKN Toraja, juga menjelaskan bahwa dunia kampus atau perguruan tinggi bukanlah ajang pencarian suara dukungan yang muaranya memihak pada kepentingan partai atau kelompok, yang tentunya bisa "mengarusutamakan" konflik yang cenderung berseberangan dengan esensi pendidikan

“Saya melihat fenomena ini tentu mencederai kewibawaan Uswim Nabire sebagai penggerak, penyelaras dan pemimpin masyarakat untuk memiliki kemampuan adaptasi dan implementasi nilai-nilai pendidikan sebagai pemersatu bangsa," tegas Made.

Pada tempat lainnya, Drs. Agustinus MD Maniyeni, M.Pd., seorang Teknolog Pembelajaran asal Nusa Tenggara Timur (NTT), mengatakan bahwa kampus harus dijauhkan dari politik praksis.

“Kampus tidak berpolitik praktis. Sebaliknya, kampus menjadi alat kontrol politik. Artinya membahas politik pada aras konsep. Jika kampus masuk area politik praktis maka kampus sudah jadi partai politik,” tutur Maniyeni ketika dikonfirmasi via WhatsApp.

Dikatakan Maniyeni bahwa apa yang dilakukan salah satu Paslon tersebut telah mencederai nilai-nilai demokrasi, karena sebaiknya yang harus dilakukan adalah menjadikan kampus sebagai pusat pendidikan politik. Ini yang penting. (Red)

Galeri Foto:

Dr. Ir Agus Sumule

Dr. F Abia Kande, M.Pd

Dr. I Made Suardana, M.Th

Drs. Agustinus MD Maniyeni, M.Pd

SUARA.NABIRE - Kris Yoani (43 Tahun), seorang pria penyandang difabel yang sehariannya berjualan pulsa di samping Kodim 1705 Nabire cukup antusias menyambut Pilbub Nabire yang direncanakan berlangsung serentak pada 9 Desember 2020 nanti.

Ketika ditemui awak media ini di sela-sela kesibukannya berjualan Pulsa, pada hari Kamis (19/11/2020), Kris mengatakan bahwa dirinya dan kaum difabel lainnya juga memiliki hak yang sama untuk memberikan suara mereka dalam Pilbub Nabire.

"Kami kaum difabel juga punya hak yang sama untuk memberikan suara kami pada Pilbup Nabire nanti," demikian tutur Kris

Kris berharap kepada ketiga kandidat yang berjuang di Pilkada Nabire, agar kelak jika salah satu dari mereka terpilih, mohon untuk lebih memperhatikan semua kaum difabel yang ada dikota nabire ini, 

"Selama ini saya melihat kaum difabel seperti tidak mendapat perhatian serius pemerintah, jadi saya harap kepada para calon kandidat yang saat ini maju dalam kontestasi pilkada ini tolong memperhatikan kami juga, karena kami ini manusia yang diciptakan Tuhan, cuman keberuntungan mungkin tidak berpihak kepada kami seperti orang normal lainnya," ungkapnya

Menurut Kris, penyandang difabel di Nabire cukup banyak, yang jumlahnya sekitar 500 orang, dan beberapa diantaranya berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan membuka usaha kecil-kecilan tanpa harus mengharapkan uluran tangan orang lain.

Sehingga Kris sangat mengharapkan agar ke depannya Dinas terkait bisa mendata semua penyandang difabel yang ada di Kabupaten Nabire.

Ketika ditanyai awak media ini tentang usahanya, Kris mengatakan bahwa usahanya sudah berjalan hampir 2 bulan lebih, dengan menggunakan modal dari hasil menjual motor pribadinya.

"Modal usaha jualan pulsa ini saya dapat dari hasil menjual motor saya, sehingga saat ini saya bisa menjalankan usaha ini," bebernya kepada awak media ini

Tak lupa Kris berpesan kepada ketiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nabire agar tetap memberikan semua yang terbaik demi kemajuan Kabupaten Nabire tercinta.

Diakhir percakapan, Kris pun berucap dengan lirih: "Jangan Lupakan Kami Kaum Difabel Jika Kelak Anda Terpilih Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nabire". (Red-TN)

GALERI FOTO
(Oleh Tonci Numberi)




SUARA.NABIRE - Sebagai upaya pengamanan Debat Publik Kedua dari Ketiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nabire 2020 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire, pada Kamis (19/11/20), maka 45 personil gabungan disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan debat publik tersebut. 

Adapun komposisi 45 personil tersebut terdiri dari Anggota Polri dan Satpol PP Kabupaten Nabire yang ditugaskan mengamankan jalannya Debat kedua yang diselenggarakan di Aula Auditorium RRI, Nabire, mulai pukul 10.00 WIT.

Kapolres Nabire, AKBP Kariawan Barus, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kabag Ops AKP Jeffri P. Tambunan, S.H., S.I.K, mengatakan bahwa ada 45 personil gabungan yang disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan debat publik tersebut. Personil tersebut terdiri dari Polri dan Satpol PP Kabupaten Nabire.

"Tadi kita apel, dan sudah disiapkan 45 personil gabungan untuk pengamanan," tutur Kabag Ops, AKP Jeffri.

Dia mengatakan, dari 45 personil gabungan tersebut, semuanya di sebar dilokasi. Ada yang bertugas mengatur arus lalu lintas di sekitar tempat dilaksanakannya debat, ada yang bertugas pengamanan di luar gedung, dan juga di dalam gedung.

Berdasakan pantauan awak media ini, pelaksanaan debat publik digelar terbatas, dan hanya dapat dihadiri sekitar 5 orang simpatisan dari masing-masing paslon demi menerapkan protab Covid-19. (Red)

 SUARA.NABIRE - Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) Nabire terpilih menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta di tanah Papua dan Papua Barat yang dipercayakan untuk menjalankan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

RPL adalah pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 KKNI atau (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor).

Rektor Uswim Nabire, Drs. Petrus I Suripatty, M.Si., ketika ditemui diruangannya pada hari Senin (16/11/20), mengatakan bangga dengan kepercayaan yang diberikan, sehingga pihaknya siap melaksanakan program RPL dengan kedua mitra yang ditunjuk, yaitu salah satu perguruan tinggi di Surabaya dan salah satunya di Bali.

"Kami sangat bersyukur dengan kepercayaan ini, dan kami siap melaksanakan Program Pembelajaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merupakan tindaklanjut kebijakan Kemendikbud tentang MBKM melalui aplikasi Zoom Meeting bersama kedua mitra kami di Surabaya dan Bali," demikian tutur Suripatty

Ditambahkannya bahwa hasil evaluasi Kementerian Pendidikan terhadap Uswim sampai pada saat ini diapresiasi langsung dengan nilai yang cukup baik sehingga Uswim siap melaksanakan RPL yang merupakan tindaklanjut dari Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Drs. Petrus I Suripatty, M.Si (Rektor Uswim)

Ditempat terpisah, Pembantu Rektor II Uswim Nabire, JM Ramandey, S.TP., M.Si, menjelaskan bahwa pada dasarnya program RPL  yang dipercayakan kepada Uswim ini menandakan bahwa Uswim dinilai punya kemampuan dalam menjalankan program tersebut dibandingkan dengan beberapa PTS lainnya yang berada dalam wilayah LLDikti 14.

"Kami bersyukur bahwa diwilayah 14 Uswim dianggap punya kemampuan untuk melaksanakan program daring tersebut. Jadi yang mengusulkan Uswim adalah LLDikti 14. Artinya dianggap bisa. Ada beberapa yang diusulkan namun batal karena mereka tidak siap untuk online karena di daerahnya jaringan tidak ada dan lembaganya tidak punya koneksi internet," beber Ramandey.

JM Ramandey, S.TP., M.Si (Pembantu Rektor II Uswim)

Dalam hal ini, menurut Ramandey, Uswim disebutkan sebagai PTDT yang kepanjangannya adalah Perguruan Tinggi Daerah Tertinggal, yang kemudian dimitrakan dengan dua Perguruan Tinggi di Daerah yang maju, yaitu Universitas Widya Kartika Surabaya dan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali.

"Dan untuk program ini, mengingat kami sudah menentukan satu kelasnya terdiri atas 25 mahasiswa, maka kami memilih Program Studi yang di kelasnya itu melebihi angka 25. Jadi disini kami pilih 6 Program Studi, yaitu: Progdi Ilmu Pemerintahan, admisnistrasi negara dan bisnis, informatika, industri dan peternakan" tuturnya.

Jadi menurutnya, keenam Progdi tersebut yang memiliki mahasiswa ditingkat III, V dan VII dan dikelasnya bisa melebihi angka 25.

"Nah, karena satu kelas 25, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, maka keenam Progdi tersebut yang kami majukan. Sementara Mata Kuliahnya sudah ditentukan" demikian tegas Ramandey ketika ditemui di Gedung Rektorat Uswim Nabire. (Red).

SUARA.NABIRE - Sebagai upaya dalam mencegah Pendanaan Terorisme Lewat NPO, Densus 88 Anti Teror (AT) Polri menandatangani komitmen bersama dengan 13 Kementerian atau Lembaga terkait di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/11/2020).

Andhika Chrisnayudhanto, selaku Deputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa penandatanganan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) melalui non profit organization (NPO).

"Ini untuk memperkuat sinergi maupun kerjasama antara Polri dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam upaya mencegah atau melindungi dan juga untuk memberantas adanya pendanaan terorisme melalui non profit organization," ujar Andhika, di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2020).

Ditambahkannya bahwa dengan penandatanganan itu maka nantinya Polri dan kementerian/lembaga terkait akan melakukan pertukaran informasi dalam rangka mendukung penguatan kerangka legislasi yang mengatur mengenai non profit organization.

Selain itu, kata Andhika, penandatanganan tersebut sangat penting sebagai langkah awal bersama bagi Polri dan kementerian/lembaga terkait dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme.

"Ya ini sangat penting, karena beberapa indikasi terakhir ini kelihatan banyaknya kelompok radikal terorisme yang menyalahgunakan non profit organization untuk tujuan terorisme itu sendiri. Ini bukan hanya concern di Indonesia, tapi juga concern di negara-negara lain," tutur Andhika.

Sehingga nantinya, lanjutnya, jika ada non profit organization yang kedapatan mendanai aksi terorisme atau melakukan kegiatan dengan tujuan mendanai, maka dapat dimasukkan sebagai terduga teroris ataupun organisasi teroris.

"Kalau ada indikasi non profit organization itu menggunakan, melakukan untuk tujuan pendanaan terorisme maka bisa dimasukkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Ini salah satu langkah yang diterapkan pemerintah, sehingga ini dapat mencegah agar non profit organization itu tidak disalahgunakan," tandasnya. (Red)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget